Masa tugas Timwas Century, 5 fraksi minta lanjut, 2 dibubarkan

Merdeka.com - Pro kontra masa tugas Timwas Century berlanjut di sidang paripurna. Pimpinan pun mengambil keputusan untuk menempuh mekanisme lobi antar pimpinan fraksi untuk memutuskan nasib diperpanjang atau tidaknya masa tugas timwas.

Dalam pandangan fraksi yang diberikan di dalam rapat paripurna, Fraksi Partai Demokrat dan PPP ingin jika masa tugas timwas tak diperpanjang alias dibubarkan. Di sisi lain, PDIP, Golkar, Hanura, Gerindra, PKS meminta agar masa tugas timwas di perpanjang sampai 30 September 2014. Sementara untuk PAN dan PKB ingin kerja timwas diperluas tak hanya kasus Century tapi kasus BLBI dan perbankan lainnya.

"Kami tidak ingin menghentikan kasusnya. Kami tak pernah hambat dan hentikan kasus. Kami ingin ini fokus. Secara politik, kasus ini sudah selesai. Secara hukum belum, karena itu diperlukan Komisi III untuk mengkajinya," papar anggota Timwas Century dari Demokrat, Achsanul Qosasi di rapat paripurna, Kamis (19/12).

Sementara Golkar melalui Bambang Soesatyo tak memberikan banyak alasan. Dia ingin masa tugas timwas diperpanjang sampai periode anggota DPR berakhir yakni 30 September 2014.

"Mengingat dan menimbang maka Fraksi Partai Golkar usulkan agar masa kerja timwas diperpanjang," singkat dia.

Sama halnya dengan Golkar, Fraksi PDIP, PKS, Hanura dan Gerindra juga ingin masa tugas timwas diperpanjang. Hal ini diperlukan, mengingat, sudah banyak temuan-temuan yang dihasilkan atas kerja timwas.

"PKS berbulat hati mendukung dan mengusulkan masa kerja timwas diperpanjang," tegas Wasekjen PKS Fahri Hamzah.

Sementara itu, bagi PAN dan PKB ingin timwas diperpanjang namun dengan berbagai catatan. Salah satunya yaitu, fokus kerja timwas tak hanya masalah Century, melainkan juga BLBI.

"Proses politik kan sudah selesai melalui hasil paripurna tahun 2010. Jangan sampai kasus. Ini masuk politisasi. PAN usulkan kalau bisa timwas dilanjutkan tapi diperluas terhadap kasus keuangan dan perbankan seperti kasus BLBI," kata anggota Fraksi PAN DPR Laurens Bahang Dama.