Merdeka.com - Pemerintah tetap ngotot agar kenaikan harga BBM bersubsidi dapat direalisasikan secepatnya meski ada partai politik yang menolak seperti PDIP. Jika tidak dinaikkan, maka APBD diprediksi akan jebol.

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menaikkan harga BBM dengan situasi ekonomi makro sekarang ini, maka akan menjadi bom waktu bagi pemerintah selanjutnya. Ia menilai wajar di tahun politik saat ini kenaikan BBM menjadi isu sensitif.

"Ada persoalan setuju dan tidak setuju karena ini tahun politik, Pak SBY berpandangan tidak mau meninggalkan bom waktu. Itu kata kuncinya. Beliau tidak mau membuat perekonomian ambruk ya," ujar Marzuki di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Terkait adanya penilaian SBY melakukan pencitraan dengan memberikan kompensasi akibat dampak kenaikan BBM, Marzuki menanggapinya santai. "Bahwa ada tarik menarik dalam rangka pencitraan, itu bagian dari pencitraan sah-sah saja," ujarnya.

Marzuki menampik, kompensasi kenaikan BBM dengan kompensasi bantuan langsung sementara amat menguntungkan Partai Demokrat. Sebab, kompensasi kenaikan BBM melibatkan partai lain yang juga ikut mengawasi.

"Dari Mensos (PKS), Menkokesra (Golkar), Menko Perekonomian (PAN) jadi untuk Demokrat tidak konteks terkait untuk diuntungkan," kilah Marzuki.

"Saya yakin sepanjang asumsi makro ekonomi tidak terlalu jauh, pemerintah tidak akan mengambil opsi menaikkan BBM. Kita sama-sama melakukan usaha-usaha mengencangkan ikat pinggang. Kita tidak mau menyakiti rakyat secara jangka panjang ya. Bagi kita kemarin, bahwa bagaimana perlindungan terhadap masyarakat yang harus dapat perhatian," tandasnya.