Manuver Koalisi Merah Putih di DPRD DKI bikin pusing PDIP
Merdeka.com - Pada Senin (15/9) kemarin DPRD DKI Jakarta seharusnya menggelar rapat paripurna pada pukul 10.00 WIB. Rapat itu rencananya mengagendakan penetapan Ketua DPRD DKI, rancangan tata tertib, dan ketua fraksi.
Namun rapat akhirnya ditunda. Rapat akan dilanjutkan hari ini, Selasa (16/9).
Apa penyebabnya penetapan Ketua DPRD DKI, rancangan tata tertib, dan ketua fraksi molor? Berikut ini ulasannya:
Ada manuver Koalisi Merah Putih
Seharusnya penetapan Ketua DPRD DKI dan calon pimpinan DPRD dilakukan pada Senin kemarin. Karena para calon pimpinan DPRD yang berasal dari Koalisi Merah Putih belum sepakat, penetapan akhirnya ditunda.
Empat calon pimpinan DPRD DKI itu adalah; Mohamad Taufik (Gerindra), Triwisaksana (PKS), Abraham Lunggana (PPP), dan Ferrial Sofyan (Demokrat). Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta terpilih Prasetyo Edi Marsudi, pihak Koalisi Merah Putih merasa ada kesalahpahaman sehingga anggota yang tergabung dalam koalisi tersebut tidak menghadiri rapat paripurna yang digelar pukul 10.00 WIB kemarin."Menurut sana (koalisi merah putih) ada miss communication," katanya.
Anggota DPRD banyak yang tak hadir
Kemarin sejatinya rapat paripurna bisa dilaksanakan. Segala persiapan untuk menggelar rapat paripurna juga sudah siap. Namun tidak banyak anggota dewan yang hadir. Terutama anggota DPRD yang berasal dari Koalisi Merah Putih.Rapat diagendakan pukul 10.00 WIB. Hingga menjelang siang pukul 12.00 WIB, peserta tak kunjung nongol dalam ruangan rapat.Anggota DPRD Jakarta yang baru hadir hingga pukul 12.00 WIB kemarin adalah 61 orang. Dalam daftar hadir dari seluruh anggota DPRD berjumlah 106 anggota yang menandatangani baru 61 orang.
Berencana boikot sejak awal
Ketua DPD Partai Gerindra? Muhammad Taufik mengatakan, pimpinan partai dalam Koalisi Merah Putih, Gerindra, PKS , Demokrat, Golkar? dan PPP? sepakat untuk tidak menghadiri paripurna. Taufik sendiri adalah calon wakil ketua DPRD dari Partai Gerindra."Paripurna tidak dapat mengumumkan nama siapa calon pemimpin dan ketua fraksi. Kan belum dirapimkan dan belum diskusikan di tataran pimpinan. Kalau sudah ada rapim baru diumumkan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/9).Dia menjelaskan, dalam dewan rapat pimpinan terbagi menjadi dua, dapat memutuskan dan tidak. Paripurna kemarin gagal karena partai Koalisi Merah Putih memutuskan untuk melakukan rapat pimpinan terlebih dahulu.
Koalisi Merah Putih terus dilobi
Agar rapat paripurna bisa digelar hari ini, sejak kemarin koalisi yang tergabung dalam Merah Putih terus dilobi. Lobi dilakukan kepada para calon pimpinan.Menurut Ketua DPRD DKI sementara Jhonny Simanjuntak, komunikasi antarfraksi terus dilakukan. Hal ini dilakukan agar agenda penetapan ketua DPRD, rancangan tata tertib dan ketua fraksi bisa berjalan dengan mulus."Perlu komunikasi dan penyelarasan dengan calon pimpinan," kata Jhonny.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku
Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaKoperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR
Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaQ & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca Selengkapnya