Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Manuver Koalisi Merah Putih di DPRD DKI bikin pusing PDIP

Manuver Koalisi Merah Putih di DPRD DKI bikin pusing PDIP pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pada Senin (15/9) kemarin DPRD DKI Jakarta seharusnya menggelar rapat paripurna pada pukul 10.00 WIB. Rapat itu rencananya mengagendakan penetapan Ketua DPRD DKI, rancangan tata tertib, dan ketua fraksi.

Namun rapat akhirnya ditunda. Rapat akan dilanjutkan hari ini, Selasa (16/9).

Apa penyebabnya penetapan Ketua DPRD DKI, rancangan tata tertib, dan ketua fraksi molor? Berikut ini ulasannya:

Ada manuver Koalisi Merah Putih

Seharusnya penetapan Ketua DPRD DKI dan calon pimpinan DPRD dilakukan pada Senin kemarin. Karena para calon pimpinan DPRD yang berasal dari Koalisi Merah Putih belum sepakat, penetapan akhirnya ditunda.

Empat calon pimpinan DPRD DKI itu adalah; Mohamad Taufik (Gerindra), Triwisaksana (PKS), Abraham Lunggana (PPP), dan Ferrial Sofyan (Demokrat). Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta terpilih Prasetyo Edi Marsudi, pihak Koalisi Merah Putih merasa ada kesalahpahaman sehingga anggota yang tergabung dalam koalisi tersebut tidak menghadiri rapat paripurna yang digelar pukul 10.00 WIB kemarin."Menurut sana (koalisi merah putih) ada miss communication," katanya.

Anggota DPRD banyak yang tak hadir

Kemarin sejatinya rapat paripurna bisa dilaksanakan. Segala persiapan untuk menggelar rapat paripurna juga sudah siap. Namun tidak banyak anggota dewan yang hadir. Terutama anggota DPRD yang berasal dari Koalisi Merah Putih.Rapat diagendakan pukul 10.00 WIB. Hingga menjelang siang pukul 12.00 WIB, peserta tak kunjung nongol dalam ruangan rapat.Anggota DPRD Jakarta yang baru hadir hingga pukul 12.00 WIB kemarin adalah 61 orang. Dalam daftar hadir dari seluruh anggota DPRD berjumlah 106 anggota yang menandatangani baru 61 orang.

Berencana boikot sejak awal

Ketua DPD Partai Gerindra? Muhammad Taufik mengatakan, pimpinan partai dalam Koalisi Merah Putih, Gerindra, PKS , Demokrat, Golkar? dan PPP? sepakat untuk tidak menghadiri paripurna. Taufik sendiri adalah calon wakil ketua DPRD dari Partai Gerindra."Paripurna tidak dapat mengumumkan nama siapa calon pemimpin dan ketua fraksi. Kan belum dirapimkan dan belum diskusikan di tataran pimpinan. Kalau sudah ada rapim baru diumumkan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/9).Dia menjelaskan, dalam dewan rapat pimpinan terbagi menjadi dua, dapat memutuskan dan tidak. Paripurna kemarin gagal karena partai Koalisi Merah Putih memutuskan untuk melakukan rapat pimpinan terlebih dahulu.

Koalisi Merah Putih terus dilobi

Agar rapat paripurna bisa digelar hari ini, sejak kemarin koalisi yang tergabung dalam Merah Putih terus dilobi. Lobi dilakukan kepada para calon pimpinan.Menurut Ketua DPRD DKI sementara Jhonny Simanjuntak, komunikasi antarfraksi terus dilakukan. Hal ini dilakukan agar agenda penetapan ketua DPRD, rancangan tata tertib dan ketua fraksi bisa berjalan dengan mulus."Perlu komunikasi dan penyelarasan dengan calon pimpinan," kata Jhonny.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Fraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku

Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto PDIP Ungkap Ada Tekanan Terkait Hak Angket: Mau Rebut Kursi Ketua DPR

Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya