Mantapkan Koalisi Merah Putih, PKS kumpulkan pengurus DPW
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergerak cepat. Sementara masih terus mengawal proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang kini dalam tahapan persidangan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), PKS membekali pimpinan struktur pusat dan wilayah untuk agenda penguatan Koalisi Merah Putih di Parlemen untuk tingkat provinsi dan kota/kabupaten.
Untuk itu, PKS menggelar acara Election Update ke-6 untuk mengantisipasi pelantikan sekaligus pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar searah dengan kebijakan koalisi di tingkat nasional.
Sekjen DPP PKS Taufik Ridho menyatakan, Election Update diadakan di Jakarta dan diikuti fungsionaris DPP dan Pengurus Harian dari 33 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) seluruh Indonesia. Agenda utamanya, tutur Taufik adalah menyiapkan PKS di seluruh Indonesia untuk mengawal visi Koalisi Merah Putih yang diberi mandat rakyat dalam Pemilu Legislatif.
"Tentu seluruh anggota koalisi dititipkan harapan oleh rakyat yang memilihnya, itu yang akan kami perjuangkan bersama melalui Koalisi Merah Putih ini," jelas Taufik di sela-sela acara Election Update PKS, seperti dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (18/8).
Taufik juga mengingatkan agar struktur dan kader tetap bekerja keras pasca-Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. "Tidak ada waktu istirahat dan berleha-leha, langsung gerakkan mesin partai untuk memenuhi harapan publik, baik yang telah memilih PKS ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya," ujar Taufik.
Dia juga menyampaikan, dalam Pemilu Legislatif PKS mendapatkan 40 kursi DPR, 160 kursi DPRD tingkat provinsi dan 1.017 kursi DPRD tingkat kota/kabupaten di seluruh Indonesia. "Masih ada harapan menambah satu kursi DPR, bila dalam pemilihan suara ulang di Maluku Utara dapat kita menangkan," harap Taufik.
Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini akan diisi dengan arahan Presiden PKS Anis Matta tentang mengoptimalkan mesin partai pasca-Pemilu Legislatif dan Pilpres, arahan tentang implementasi kesepakatan koalisi dalam pemilihan pimpinan Dewan, paparan survei politik terkini, serta arahan untuk anggota DPR maupun DPRD terpilih PKS.
Selain seluruh pengurus harian DPP, peserta dari 33 DPW menyertakan ketua umum, sekretaris umum, ketua Bidang Kebijakan Publik (ex officio ketua fraksi DPRD) dan ketua Bidang Perempuan masing-masing
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPKS Terbuka Koalisi dengan PDIP di Putaran Kedua
PKS tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja
Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pungli di Rutan KPK Capai Rp6,1 Miliar
Dewan Pengawas KPK menemukan ada 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam perkara pungli.
Baca SelengkapnyaDieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca Selengkapnya90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPKS Buka Peluang Kembali Dukung Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024
DPW PKS DKI Jakarta juga melakukan penjajakan dengan sejumlah figur lain, baik kader maupun non kader PKS.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca Selengkapnya