Merdeka.com - Hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya dianggap sah oleh Majelis Pakar Partai Ka'bah itu. Ketua Majelis Pakar PPP, Barlianta Harahap menegaskan pemilihan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP periode 2014-2019 adalah sah dan tidak melanggar konstitusi.

"Apakah Muktamar ini melanggar konstitusi? Apakah konstitusi ini melanggar AD/ART partai? Coba tunjukkan, karena menurut saya ini sah," kata Barlianta di Empire Palace, Surabaya, Kamis (16/10).

Barlianta menegaskan, perselisihan antara kubu Suryadharma Ali (SDA) dengan Romahurmuziy harus berakhir dengan damai. Dia mengatakan, SDA seharusnya bisa menerima hasil muktamar ini.

Barlianta menekankan azas yang digunakan PPP adalah Islam, oleh sebab itu seharusnya segala perselisihan bisa diselesaikan dengan damai.

"PPP memiliki khittah partai yang harusnya diutamakan, yaitu musyawarah mufakat," tutur Berlianta.

Posisi Romahurmuziy juga dikuatkan dengan pernyataan dari Ketua Mahkamah Partai PPP, Arman Remi. Dia menilai, penyelenggaraan muktamar ini sah lantaran tidak ada ketentuan konstitusi yang dilanggar.