Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menuturkan, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama pengganti Tjahjo Kumolo sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Mahfud menduga, Jokowi menunggu masa belasungkawa untuk mengumumkannya.

"Pak Jokowi pasti sudah tahu dan sudah ada di kantong beliau. Mungkin hanya menunggu lewatnya waktu bela sungkawa," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (4/7).

Mahfud mengatakan, Jokowi memiliki perangkat penilaian sendiri untuk memilih menterinya. Hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

"Saya yakin bahwa Presiden mempunyai perangkat penilaian yang lengkap untuk memilih orang yang tepat menjadi Menteri untuk diangkat berdasar hak prerogatif Presiden," ujarnya.

Maka itu, Mahfud mengaku tidak punya preferensi untuk menilai pengganti Tjahjo di kursi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

"Oleh sebab itu saya tak punya preferensi penilaian apa pun dan siapa pun untuk menjadi pengganti Pak Tjahjo Kumolo," katanya.

DPP PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo menunjuk pengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia. PDI Perjuangan belum memikirkan pengganti mantan Sekjen PDIP itu karena masih suasana berduka.

"Jadi kita masih dalam suasana duka tentu saja kita sadari memaklumi bahwa itu adalah kewenangan dari Pak Jokowi," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat ditemui saat diskusi publik 'Bung Karno: Arsitek Kemerdekaan Bangsa-Bangsa' di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (3/7).

"Tapi marilah kita berdoa agar Pak Tjahjo itu diberikan tempat terbaik di sisi tuhan," sambungnya.

PDIP juga tidak memaksa kursi Menpan-RB kembali diisi oleh kader partai banteng. Djarot menyebut, pengisian kursi menteri menjadi kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi.

"Jadi kita serahkan sepenuhnya. Kita kerjasamanya bukan kerjasama secara pragmatis ya. Kita mendukung pak Jokowi itu betul-betul mendukung yang total," kata Djarot.

PDIP juga tidak meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi. Diharapkan siapapun yang menjadi menteri betul-betul bisa bekerja mewujudkan visi misi presiden.

"Dan PDI Perjuangan, Pak Jokowi itu juga kader PDI Perjuangan, tetapi kita tidak pernah meminta jatah ini jatah itu. Serahkan sepenuhnya pada pak Jokowi untuk kebaikan negeri ini. Supaya mereka ini para pembantu presiden betul-betul bisa bekerja keras untuk mewujudkan visi misi pak Jokowi dan mewariskan kondisi yang baik bagi termasuk di kementerian PAN-RB," tegas Djarot.