Hasil dari hak angket dapat memberikan sanksi pemakzulan untuk presiden.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menjelaskan terdapat dua cara resmi untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pertama jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu, dia sampaikan melalui akun media sosial X @mohmahfudmd pada Senin (26/2).
"Jalur hukum adresatnya KPU yang vonisnya hasil pemilu bisa dibatalkan oleh MK, asal ada bukti yang valid dan signifikan, bukan bukti sembarangan. Validasi bukti nanti dilakukan di sidang MK," tulis Mahfud.
Kedua melalui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket di DPR. Adapun adresat atau subjek hukum yang ditujukan oleh upaya tersebut adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Keputusan angket adalah politik. Jadi jika dipersonifikasikan, jalur hukum itu untuk menggugat kemenangan Pak Prabowo. Sedang jalur angket untuk mengadili Pak Jokowi secara politik. Keduanya jalur yang terpisah," jelas dia.
Lebih lanjut, Mahfud menyebut, hasil dari hak angket dapat memberikan sanksi pemakzulan untuk presiden. Selama terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Atas cuitan tersebut, Mahfud mendapatkan respon dari salah satu pengikutnya, bahwa pemakzulan akan memakan waktu yang lama.
Mahfud pun sepakat jika pemakzulan akan melewati berbagai proses yang panjang dan penuh kehati-hatian.
"Tetapi jika ada akibat hukum pidana dari temuan dan keputusan politik angket, betapa pun lambatnya, masih bisa terus ditindaklanjuti tanpa terikat periode," pungkas Mahfud.
Hasil dari hak angket dapat memberikan sanksi pemakzulan untuk presiden.
Keputusan mengenai siapa yang akan menjadi Menko Polhukam berada di tangan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengungkap akan mundur sebagai Menko Polhukam secara baik-baik
Baca Selengkapnya
Hari ini, Mahfud menyampaikan pidato perpisahan pada jajarannya di Kemenko Polhukam
Baca Selengkapnya
Mahfud bakal menyampaikan langsung pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kabar Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD mengaku bersyukur, telah diberikan amanah sebagai Menteri
Baca Selengkapnya
Mahfud MD mengucapkan terima kasih kepada Preside Jokowi usai debat Cawapres 2024
Baca Selengkapnya
Belakangan, Mahfud kerap mengkritik pemerintah Jokowi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi