'Mahalnya biaya Pilkada Langsung karena kesalahan parpol'
Merdeka.com - Pro-kontra RUU Pilkada langsung dengan mencuatnya tuntutan pemilukada oleh DPRD dikarenakan dalam pemilukada langsung seperti saat ini menelan biaya yang mahal (hight cost). Menurut peneliti Indonesia Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mengatakan bahwa akar kesalahan dari politik biaya mahal (hight cost) tersebut adalah partai politik itu sendiri.
"Menurut saya akar kesalahannya adalah partai politik, selama ini partai hanya menyediakan perahu bagi siapa saja yang siap bayar, jadi yang membuat mahal adalah parpol," katanya kepada merdeka.com usai diskusi di Resto Tong Tji Tea House, Gedung Menteng Huis, Jl. Cikini Raya, Jakarta, Jumat (19/9).
Lebih jauh ia memaparkan bahwa selama ini partai gagal dalam proses rekruitmen kader dan kaderisasi. Selain itu peran agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat juga tidak dijalankan oleh kader-kader partai di parlemen. Bahkan menurutnya anggota DPR menjadi kelas sosial eksklusif yang berjarak dari rakyat.
"Selama ini rekruitmen kader parpol secara instan, mereka merekrut orang-orang yang sudah terkenal di publik, fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat juga dilakukan DPR, itu terlihat dari jumlah produk legislasi yang rendah," paparnya.
Menurutnya, dengan kondisi partai yang semacam itu, pemilihan langsung menjadi wahana uji publik bagi seorang calon pemimpin. Selain itu dalam pemilu langsung, suara publik benar-benar diletakkan sebagai suaranya Tuhan.
"Pemilu langsung itu wadah ujian apakah calon pemimpin dianggap mumpuni oleh rakyat, yang kita dorong adalah proses politik dan menempatkan suara publik sebagai suara Tuhan," tegasnya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaAnies Serahkan soal Hak Angket ke Pimpinan Parpol Koalisi
Sejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Curhat Caleg Perempuan Golkar Lihat Pertarungan Pemilu 2024: Patriarki dan Politik Uang, Parpol Jangan Diam!
Melli ingin parpol melindungi caleg perempuannya dari kecurangan
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya40 Kata-kata Pemilu Lucu, Lawakan Ringan yang Penuh Makna
Kata-kata pemilu lucu ini bisa jadi hiburan menghadapi suasana politik yang seringkali tegang dan serius.
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaCuma Parkir 21 Menit, Mobil ini Dikenakan Tarif Parkir Sampai Rp48 Juta Bikin Pengemudinya Sampai Syok
Bukan main, total uang yang harus dikeluarkan untuk biaya parkirnya mencapai puluhan juta rupiah.
Baca SelengkapnyaPolitikus Anak Eks Jenderal Peraih Adhi Makayasa Bagikan Momen Akrab Bareng Sang Ayah, 'Tak Gengsi Makan di Pinggir Jalan'
Begini momen akrab politikus anak eks jenderal peraih Adhi Makayasa makan bakmi jawa bareng keluarga di pinggir jalan.
Baca Selengkapnya