Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 10 nama calon legislatif dari Partai Demokrat yang dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. Hal itu membuat politikus Demokrat yang namanya tercantum bereaksi, mulai dari malas menanggapi hingga emosi bahkan akan menuntut ke jalur hukum.

Ketua Dewan Pimpinan Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana salah satu yang emosi. Dia mengancam bakal memperkarakan ICW ke jalur hukum. Dengan mata membelalak dan nada tinggi, dia berdalih tidak terlibat perkara rasuah dituduhkan ICW. Sutan merasa ICW memfitnah dia dan sembilan kader Partai Demokrat.

"Kita akan melakukan pertemuan. Kita akan mengajukan tuntutan hukum ke ICW sampai mereka minta maaf dan membikin pernyataan kalau itu salah," kata Sutan saat ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Partai Demokrat, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (29/6).

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun mengatakan agar lembaga nirlaba Indonesia Corruption Watch jangan asal bicara soal aduan calon anggota legislatif bermasalah. "ICW jangan asal bunyi lah. Coba, apa yang sudah dilakukan ICW? Apa fakta yang bisa dia lakukan? Asal ngomong saja," kata Jhonny.

Namun Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua santai menanggapi tudingan ICW tersebut. Mantan jurnalis Televisi Republik Indonesia itu bahkan menyampaikan ucapan terima kasih buat ICW. "Saya kira kita perlu mengkaji apa yang ada di diri kita juga. Ya okelah silakan saja ICW menyatakan hal itu. Terima kasih banyak kepada ICW. Itu saja," kata Max.

Saat didesak apakah akan menempuh jalur hukum dan memperkarakan tudingan ICW itu, Max menampiknya. Menurut dia, "Toh lembaga penegak hukum juga tidak mempersoalkan laporan ICW itu. Ngapain kita persoalkan. Kalau di lembaga hukum sendiri tidak ada persoalan, mengapa kita harus mengadakan itu. Seseorang misalnya mengkritik sesuatu, masa dikatakan langsung tidak mendukung pemberantasan korupsi. Apa semua kita ini malaikat?," ucap Max.

Berikut nama caleg Demokrat yang dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi.

1. Edhie Baskoro Yudhoyono

Laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ibas kepada Yulianis dinilai oleh LPSK menghambat pemberantasan korupsi.

2. Mirwan Amir

Saksi Mindo Rosalina M dalam persidangan menyebutkan peran yang bersangkutan sebagai "Ketua Besar" yang menerima uang dari proyek wisma atlet.

3. Jhonny Allen Marbun

Disebut oleh Abdul Hadi Jamal (tersangka kasus korupsi pembangunan dermaga dan bandara Indonesia timur) menerima uang Rp 1 miliar dalam proyek yang sama.

4. Achsanul Qosasi

Melakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN.

5. Ignatius Mulyono

Membantu pengurusan sertifikat Hambalang atas permintaan Anas Urbaningrum.

6. Muhammad Nasir

Audit BPK menyebut nama Muhammad Nasir termaktub dalam akta kepemilikan PT Anugerah Nusantara.

7. Sutan Bhatoegana

Disebut oleh JPU menerima uang dalam kasus solar home system (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa Kosasih Abas.

8. Marzuki Alie

Pernah menyampaikan wacana pembubaran KPK. (Baca pula: Penyataan Kontroversial Marzuki Alie).

9. Max Sopacua

Disebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin (29/11/2010), menerima uang dari proyek pengadaan alkes di Kemenkes sebesar 45 juta.

10. Mahyudin

Disebut oleh saksi Mindo Rosalina M dalam persidangan (16/1/1012) sebagai "Pak Ketua" yang menerima sejumlah uang dari pembahasan wisma atlet.