Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Luruskan ucapan Andi Mallarangeng, Demokrat belum bahas syarat koalisi

Luruskan ucapan Andi Mallarangeng, Demokrat belum bahas syarat koalisi Sidang Andi Mallarangeng. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan, belum ada syarat politik yang diberikan partainya untuk membangun koalisi di Pilpres 2019. Pernyataan Amir ini sekaligus meluruskan ucapan Andi Mallarangeng saat Rapimnas 11 Maret yang menyebut ada tiga syarat yang diajukan Demokrat untuk berkoalisi.

Amir mengatakan, syarat politik yang diucapkan Andi sebagai pribadi. Meskipun dia menyambut baik apa yang dikatakan Andi. Tapi dia menekankan, belum ada syarat yang dibahas Demokrat menyangkut koalisi.

"Belum secara resmi, itu disuarakan sebagai pribadi, sebagai sebuah corong Demokrat saya ragu itu. Walaupun pernyataan Andi baik, saya kira rasional, tapi itu lebih merupakan pendapat pribadi," kata Amir saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (13/3).

amir syamsuddin kunjungi lapas cipinang

Amir Syamsuddin kunjungi Lapas Cipinang ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Menurut dia, syarat koalisi Demokrat secara resmi akan disampaikan oleh Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan. Namun dia menegaskan sekali lagi, sebagai petinggi partai belum ada sama sekali pembahasan tentang syarat koalisi seperti yang dikatakan Andi.

"Saya kira harus kita bahas dulu baru saya bicara jika diberi tugas untuk bicara. Inikan lebih kepada pandangan pribadi. Kalau sikap partai corongnya jelas nanti," jelas dia lagi.

Pernyataan Andi Mallarangeng ini mendapat kritik dari Politikus PDIP Hendri Yosodiningrat. Menurut dia, tak elok jika belum apa-apa sudah mengajukan syarat untuk berkoalisi.

Sementara Amir Syamsuddin merasa belum ada pembahasan tentang syarat itu di antara petinggi Partai Demokrat. Dia ragu bahwa syarat itu sudah dibahas tanpa sepengetahuan dirinya.

"Kita belum secara resmi, apakah sudah ada saya merasa belum pernah berbicara, itu nanti," tutup Amir.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat siap berkoalisi dengan partai mana pun di Pemilu 2019. Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan partainya terbuka bekerja sama dengan Joko Widodo.

Ini tidak lepas dari pidato Jokowi yang menyebut dirinya adalah seorang Demokrat. Menurut Andi, semua orang yang berjiwa Demokrat bisa menjadi mitra kerja sama dengan partainya, termasuk Jokowi.

"Tentu saja kalau kami kan partai Demokrat. Semua orang-orang yang berjiwa Demokrat bisa berpotensi menjadi kader Partai Demokrat, simpatisan Partai Demokrat, ataupun mendukung dan bekerja sama dengan Partai Demokrat," kata Andi di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu (11/3).

Namun, lanjut Andi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tiga syarat sebelum memilih mitra koalisi. Tiga syarat itu mempertimbangkan visi misi Demokrat, faktor kepercayaan serta platform koalisi.

"Pertama kerangkanya harus tepat. Kedua respect and trust. Ketiga platform dari koalisi itu harus dibicarakan bersama tentu saja. Kita lihat saja nanti bagaimana. Sekali lagi kita masih jauh," ujarnya.

Proses komunikasi dengan sejumlah partai politik terus dilakukan. Hal ini terlihat dari safari politik yang dilakukan Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke pimpinan-pimpinan partai politik.

"Inilah esensi dari demokrasi. Dimana kami sebagai partai tengah membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan partai lain. Tapi hasilnya masih berporses terus," ujarnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Andi Widjajanto: Tema Debat Kelima Mas Ganjar Banget

Andi Widjajanto: Tema Debat Kelima Mas Ganjar Banget

Ganjar telah secara konkret memberantas kemiskinan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Ciri Pemilu yang Demokratis adalah Bebas, Adil, dan Rahasia, Berikut Penjelasannya

Ciri Pemilu yang Demokratis adalah Bebas, Adil, dan Rahasia, Berikut Penjelasannya

Pemilu yang demokratis sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa warga negara memiliki suara.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Jenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya

Jenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya

Surat suara bukan hanya secarik kertas, melainkan sebuah instrumen demokratis yang menggambarkan kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Andi Widjajanto: Mahfud MD Siap Debat untuk Rakyat

Andi Widjajanto: Mahfud MD Siap Debat untuk Rakyat

Mahfud juga menguasai topik. Beliau sering kali menguak kasus. Misalnya eksploitasi SDA.

Baca Selengkapnya
AHY Dikabarkan Jadi Menteri ATR, Demokrat: Kita Doakan Bekerja dengan Baik

AHY Dikabarkan Jadi Menteri ATR, Demokrat: Kita Doakan Bekerja dengan Baik

Demokrat mengatakan, AHY sosok patriot siap menjalankan tugas dengan baik.

Baca Selengkapnya
Debat Pilpres: Anies Sindir soal Utang Beli Alutsista Bekas, Prabowo Tertawa Sambil Geleng-Geleng Kepala

Debat Pilpres: Anies Sindir soal Utang Beli Alutsista Bekas, Prabowo Tertawa Sambil Geleng-Geleng Kepala

Anies Sindir soal Utang Beli Alutsista Bekas, Prabowo Tertawa Sambil Geleng-Geleng Kepala

Baca Selengkapnya
Jenis Tindak Pidana Pemilu, Pahami Pengertian dan Penanganannya

Jenis Tindak Pidana Pemilu, Pahami Pengertian dan Penanganannya

Tindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.

Baca Selengkapnya