Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas setelah ada usulan untuk menggelar Muktamar pada tahun ini. Ditambah lagi, status tersangka korupsi haji yang melekat pada Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana mengungkapkan, tak ada aturan menggelar Muktamar 2014. Sebab, kata Lulung, dalam AD/ART atau konstitusi partai baru bisa digelar setahun setelah Pilpres.

"Kalau, mau Muktamar sekarang itu sudah melawan konstitusi. Kita, sebagai partai Islam harus tertib dan menjalankan politik amar ma'ruf nahi mungkar," kata Lulung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/8).

Lulung menjelaskan, pelaksanaan Muktamar PPP paling lambat 20 Oktober 2015. Dia memastikan, tokoh partai yang menuntut percepatan Muktamar hanya mengincar posisi menteri di dalam kabinet pemerintahan Jokowi - JK. Padahal, menurut Lulung, belum tentu Jokowi-JK menang dalam pertarungan Pilpres 2014. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) masih melakukan persidangan sengketa Pilpres.

"Kalau pun Jokowi yang jadi. Belum tentu PPP diberikan kursi menteri. Jangan-jangan hanya dikasih angin surga saja oleh mantan wali kota Solo itu," terangnya.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta ini mengharapkan, para elit dan tokoh PPP tidak mengajarkan kader menjadi pragmatis, yang selalu ingin dekat dengan kekuasaan. Sebab, efeknya akan buruk di mata umat Islam.

"Prinsipnya, PPP akan menjadi partner penyeimbang menjalankan roda kepemimpinan ke depan, di dalam atau di luar (pemerintahan) itu tidak soal," tutupnya.