Merdeka.com - Pelaksanaan pilkada secara langsung diakui memang membutuhkan biaya besar. Hal ini menjadi salah satu alasan digulirkannya pilkada melalui DPRD oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi membenarkan hal tersebut. Berdasarkan temuan LSI dari survei yang dijalankan sepanjang 25 Oktober hingga 3 November 2014, sebanyak 45,5 persen responden menyatakan pilkada langsung berbiaya mahal.

"Meskipun tidak mayoritas angka ini cukup besar, khususnya jika dibandingkan dengan mereka yang berpandangan sebaliknya sebesar 36,3 persen," ujar Dodi di kantornya, Jakarta, Rabu (17/12).

Dodi mengatakan terdapat perbedaan jumlah persentase pendukung masing-masing pasangan calon terkait mahalnya penyelenggaraan pilkada langsung. Menurut dia, pendukung Prabowo-Hatta lebih banyak menyatakan pilkada langsung mahal dibandingkan pendukung Jokowi-JK, dengan rasio 52 persen banding 40 persen.

"Namun jika dilihat dari sisi koalisi, jumlah mereka yang berpandangan seperti ini relatif sama, KIH 45 persen, KMP 46 persen, PPP ditambah Demokrat 48 persen," ungkap Dodi.

Meski demikian, Dodi menerangkan mayoritas responden tetap menginginkan pilkada langsung. Dalam survei tersebut sebanyak 66,8 persen responden tetap ingin pilkada langsung meski mahal.

"Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat cenderung memandang memilih pemimpin secara langsung lebih penting dibandingkan konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan," ungkap dia.

LSI menjalankan survei ini menggunakan metode wawancara melibatkan 2.000 responden tersebar di 34 provinsi dengan tingkat margin of errors sebesar 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sumber pembiayaan survei ini berasal dari International Foundation for Electoral Systems (IFES).