LSI: Legacy SBY menunggu Perppu Pilkada disahkan DPR
Merdeka.com - Masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berakhir. Selama 10 tahun memimpin negeri ini, publik menilai baik atau buruknya kinerja SBY di bidang politik dan demokrasi tergantung nasib Perppu Pilkada langsung yang akan dibahas di DPR pada bulan Januari 2015 mendatang.
Dari hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), sebanyak 72,24 persen publik menilai, keberhasilan SBY di bidang demokrasi dan politik ditentukan dalam Perppu Pilkada, sementara 16,92 persen publik menilai warisan SBY tidak tergantung nasib Perppu.
"Jika Perppu tersebut ditolak DPR, maka publik akan menyebut SBY sebagai Bapak Pilkada Tak Langsung. Jika SBY gagal memperjuangkan Perppu pilkada untuk diterima oleh DPR, maka publik menghukum SBY dengan gelar tersebut," kata peneliti LSI, Ardian Sopa, dalam jumpa pers di kantor LSI, Jakarta, Selasa (21/10).
Ardian melanjutkan, ada beberapa alasan mengapa publik menilai legacy SBY senasib dengan Perppu Pilkada langsung. Dari hasil survei publik menilai peran SBY sangat vital dalam merampas hak politik masyarakat. Selain itu, publik juga menilai, SBY sebagai inisiator RUU Pilkada oleh DPRD dan aksi walk out Partai Demokrat saat paripurna DPR yang dinilai sebagai jalan bagi berlakunya UU Pilkada DPRD.
"Publik menilai langkah SBY mengeluarkan Perppu hanya strategi menebus dosanya. Karena masyarakat paham bahwa Perppu tersebut harus disetujui oleh DPR," jelasnya.
Ardian menjelaskan, jika Perppu ditolak DPR, maka masyarakat akan mendesak pemerintahan Jokowi untuk menyelenggarakan referendum (jajak pendapat langsung) untuk menentukan apakah Pilkada langsung atau DPRD.
"83,23 Persen masyarakat, meminta pemerintahan Jokowi membuat referendum apabila DPR menolak Perppu SBY. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sejak awal mendukung pilkada langsung dan akan konsisten mendukung Perppu," tandasnya.
Survei dilakukan pada tanggal 17-19 Oktober 2014, adapun jumlah responden sebanyak 1.200, dengan menggunakan metode multistage random sampling, di mana margin of error berada pada angka 2,9 persen.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaSurvei LSI: Ternyata Prabowo Didukung 34,8% Suara PDIP, 53,5% Suara NasDem, 47% Suara PKB
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan, suara para pemilih sesuai basis partai politik nyatanya terpecah.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
LSI Denny JA Ungkap 3 Hal Bikin Prabowo-Gibran Gagal Menang Satu Putaran
LSI Denny JA mengungkap 3 hal yang bisa menggagalkan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024,
Baca SelengkapnyaPPP Minta KPU dan Bawaslu Turun Tangan Usut Peningkatan Signifikan Suara PSI di Pemilu 2024
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romy meyakini ada ledakan yang tidak wajar dari suara PSI.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA: Tingkat Kepuasan ke Presiden Jokowi Capai 80,8 Persen, Prabowo-Gibran Kecipratan Suara
Survei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaSBY Respons Pernyataan Pilpres Satu Putaran Berarti Curang: Berlebihan
SBY merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaPKB Tetap Usung Gerakan Perubahan pada Pilkada DKI 2024: Akan Ada Kejutan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap secara resmi ihwal Pilkada 2024. Meski begitu, PKB telah menyiapkan sejumlah fi
Baca Selengkapnya