Merdeka.com - Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Bowo Sidik Pangarso mengaku heran dengan sikap kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang terus menyalahkan banding yang diajukan Menkum HAM Yasonna Laoly atas putusan PTUN.

Padahal, kata dia, kubu Ical justru sebagai pihak pertama yang mengajukan banding atas keluarnya SK Menkum HAM yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus partai beringin yang sah.

"Yang pertama kali melakukan banding ke PTUN siapa? Kalau kemarin kubu Ical enggak banding maka enggak akan panjang, tinggal terima saja SK Menkum HAM, jangan terus salahkan pemerintah, SK itu keluar sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai," kata Bowo saat dihubungi merdeka.com, Jumat (22/5).

Oleh sebab itu, dia berharap agar kubu Ical tak terus menerus menyalahkan Menkum HAM karena mengajukan banding. Padahal, kata dia, kubu Agung Laksono siap duduk bersama dengan kubu Ical untuk mengusung kader Golkar yang akan didapuk sebagai calon kepala daerah.

Apalagi, kubu Agung tak akan mempermasalahkan apabila dari hasil musyawarah kedua kubu, memutuskan calon kepala daerah berasal dari kubu Ical.

"Kubu Agung tak apa calon itu berasal dari orangnya Ical, asal orang tersebut memang potensial dan dari hasil survei berpotensi menang pilkada," tuturnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas bali, Bambang Soesatyo menyatakan mencium aroma busuk di balik banding yang dilayangkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Dia menduga hal itu agar PDIP dapat mengambil suara Golkar dan PPP di daerah jika benar kedua partai tersebut tak bisa ikut Pilkada.