Merdeka.com - Pengesahan UU PIlkada oleh DPR Jumat pekan lalu terus menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya pakar hukum tata negara Refly Harun. Refly mengatakan opsi pilkada lewat DPRD dengan alasan politik uang (money politics) tidak bisa diterima. Sebab, masih banyak jalan menyempurnakan kekurangan pilkada langsung.

"Mengenai ketidaksempurnaan instrumen pilkada langsung kita minta bagaimana pelaku money politics didiskualifikasi kalau pilkada langsung," kata Refly usai mengikuti demo tolak pilkada oleh DPRD di Bundaran HI Jakarta, Ahad (28/9).

Selain itu, Refly mengatakan kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan masa lalu ketika MPR masih menjadi lembaga tertinggi negara. Menurutnya DPRD saat ini patut dipertanyakan legitimasi kerakyatannya.

"Mengapa dulu ada MPR karena dulu adalah jelmaan rakyat maka dia berwenang wakil rakyat, karena itu bahwa wakil rakyat bisa memilih pusat atau daerah, karena itu dia kehilangan legitimasi, karena dia bukan penjelmaan rakyat, MPR tidak lagi didudukkan sebagai penjelmaan rakyat," paparnya.

Dia menegaskan ada ketidakpahaman terhadap sila keempat tentang permusyawaratan. "Intinya adalah orang yang tidak paham kalau kita lihat sila keempat ada permusyawaratan dan perwakilan kalau tidak mufakat ya voting," tegasnya.