Larang Munas, Menko Polhukam bikin kisruh Golkar dan pemerintah
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno meminta Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Permintaan tersebut disampaikan mengingat bentrokan dua kubu berseberangan dalam rapat pleno persiapan munas di DPP Golkar.
"Jadi Golkar itu kan akan Munas Januari 2015, dia lakukan rapimnas di Yogya. Diputuskan sepihak, ARB maju dan dimajukan jadi tanggal 30 November-3 Desember. Tadi yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," ujar Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11).
Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai pernyataan Tedjo bisa makin memperkeruh hubungan Partai Golkar langsung dengan pemerintah. Meski sebenarnya pada awalnya hanya ingin memberi saran terbaik soal Munas Golkar.
"Jadi saya kira tindakan Menko Polhukam sebenarnya cuma memberi saran. Namun saya kira malah jadinya memperkeruh hubungan Golkar dengan pemerintah," kata Arya kepada merdeka.com, Rabu (26/11).
Menurut Arya, alasan Tedjo Edhy juga tak masuk akal. Tedjo sempat beralasan tindakan itu terpaksa dilakukan mengingat lokasi penyelenggaraan munas merupakan destinasi wisata nasional dan internasional. Jika tetap dipaksakan dengan kondisi seperti yang berlangsung di DPP Golkar, maka akan berdampak pada industri pariwisata Indonesia.
"Saya kira meski itu saran, usulan lokasi baru oleh Menko Polhukam tapi di saat Golkar sedang memanas efeknya justru bisa menjadi negatif. Sebaiknya Menko Polhukam dan pemerintah tidak membuat pernyataan blunder yang ada kesan ikut terlibat," ujarnya.
Arya juga menilai pernyataan Menko Polhukam kemarin bisa membuat suhu politik memanas kembali. Sebabnya, Tedjo Edhy dulunya merupakan politisi NasDem yang pernah bersaing dengan Ical.
"Ada kesan dari Menko Polhukam ikut terlibat dan ikut mengintervensi. Masalah munas ini tentu bisa menjadi kekhawatiran karena bisa memanaskan Golkar dan NasDem, karena dulu pernah punya persaingan dengan Ical di munas sebelumnya," paparnya.
"Saya kira biarkan saja kalau Golkar memang ada potensi kisruh, yang harus dilakukan Menko Polhukam adalah cukup mempersiapkan pengamanan persoalan keamanan dari Polri dll," imbuh Arya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Janji Jaga Situasi Pemilu 2024 Tetap Kondusif
Hadi bertekad menjaga situasi kondusif tanpa gangguan apapun hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tuntas.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Ungkap Tidak Ada Gejolak Massa Jelang KPU Rampungkan Rekapitulasi Pemilu 2024
KPU paling lambat menyelesaikan rekapitulasi 35 hari setelah pemungutan suara dimulai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Golkar Tegaskan Prabowo-Gibran Harus Menang 1 Putaran, Ini Alasannya
Golkar Tegaskan Prabowo-Gibran Harus Menang 1 Putaran, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto Klaim Situasi di Indonesia Kondusif Pascapemungutan Suara
Hadi berharap situasi kondusif terus terjaga hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran
Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.
Baca SelengkapnyaKLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia
Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar
Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca Selengkapnya