Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno meminta petinggi Partai Golkar tak memaksakan diri menggelar Munas di Bali pada akhir November mendatang. Menurut Tedjo, jika Partai Golkar tetap ngotot melaksanakan Munas itu, akan mengancam industri pariwisata di Bali.

Alasan lainnya, dengan melihat insiden dalam rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jakarta, maka selayaknya Munas itu urung dilaksanakan akhir bulan ini. Dia pun menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman supaya tak memberikan izin pada Partai Golkar buat menggelar Munas di Bali, pada Selasa (25/11) malam. Gayung pun bersambut, hingga Rabu (26/11) kemarin ,Polri menyatakan belum memberikan surat izin tersebut.

"Jadi Golkar itu kan akan Munas Januari 2015, dia lakukan rapimnas di Yogya. Diputuskan sepihak, ARB maju dan dimajukan jadi tanggal 30 November-3 Desember. Tadi yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," ujar Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11) malam.

Akan tetapi intruksi Tedjo mendapat reaksi keras dari sejumlah politikus dari Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan. Mereka menilai, imbauan Menko Polhukam itu dianggap berlebihan dan bentuk intervensi terhadap Partai Golkar.

Sadar akan imbauannya mendapat kecaman, politikus Partai NasDem ini meralat ucapannya. Tedjo mengaku hanya mengingatkan dan bukan melarang Partai Golkar menggelar Munas di Bali.

"Saya juga meminta kepada pimpinan Golkar untuk menunda kalau ini (potensi) terjadi konflik. Jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada pimpinan Polri dan DPR. saya tidak ada kewenangan untuk memerintahkan Polri melarang memberikan surat izin. Tidak ada kewenangan saya seperti itu," kata Tedjo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/11).

Menurut pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Demokrasi (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, pernyataan berbeda Tedjo ini menunjukkan jika dia belum memahami fungsinya sebagai Menko Polhukam dan situasi politik nasional.

"Saya pikir dia belum memahami secara bijak apa si tupoksinya Menko Polhukam itu. Kedua saya juga melihat dia belum memahami situasi politik nasional," kata Ray saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (27/11).

Padahal dengan ocehannya itu banyak pihak menduga jika Menko Polhukam mendapat intervensi dari atasan. Akan tetapi, Ray melihat tidak ada pihak yang diuntungkan dari ocehan Tedjo tersebut. Malahan, ucapan Menko Polhukam itu menjadikan preseden buruk kepada pemerintahan saat ini.

"Karena bagaimanapun pernyataan itu tidak menguntungkan pihak manapun termasuk Jokowi. Pada malah merugikan Pak Jokowi. Padahal belum tentu Pak Jokowi tahu," kata Ray.

"Nah itu menunjukkan kekurangan matangan dan kekurangan pengetahuan atas Tupoksi soal politik nasional secara umum. Dan saya melihat sendiri tidak ada satu orang yang pun yang diuntungkan. Malahan saya pribadi menilai ucapan itu malah merugikan diri sendiri," pungkasnya.