Merdeka.com tersedia di Google Play


Larang kades jadi caleg, KPU disebut zalim

Reporter : Randy Ferdi Firdaus | Rabu, 10 April 2013 09:04


Larang kades jadi caleg, KPU disebut zalim
Anggota KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menilai, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2013 banyak yang tak sejalan dengan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif. Salah satunya terkait kepala desa (kades) yang harus mundur jika ingin mendaftarkan diri sebagai caleg.

"Jadi buat saya, KPU harus merevisi PKPU nomor 7 tahun 2013 itu yang bertentangan dengan semangat UU nomor 8 tahun 2012," kata Yandri saat dihubungi, Rabu (10/4).

Adanya peraturan itu, kata Yandri, menandakan komisi yang diketuai Husni Kamil Manik ini telah menutup partisipasi warga negara dalam berpolitik. Sehingga dia menilai, aturan yang dibuat KPU itu telah menzalimi hak-hak kepala desa yang hendak nyaleg.

"Dan peraturan itu terlalu zalim. Seharusnya KPU kan melaksanakan UU, bukan membuat UU baru," tegasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN ini beranggapan, KPU juga telah menimbulkan diskriminasi gaya baru, dengan ancaman tidak akan mengikutsertakan sebuah partai politik di suatu dapil apabila keterwakilan perempuan dalam daftar caleg sementara (DCS) sebesar 30 persen tak terpenuhi.

"Jangan sampai selama ini kita memperjuangkan hak-hak perempuan yang terdiskriminasi, tetapi menimbulkan diskriminasi gaya baru. Masa perempuan enggak ada yang daftar, terus laki-laki itu gugur gara-gara perempuan. Enggak boleh dong," imbuhnya.

Terkait aturan ijazah yang diwajibkan bagi pendaftar caleg oleh KPU, dia menilai, seharusnya KPU menerima minimal ijazah perguruan tinggi bagi caleg, bukan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA). Pasalnya, lanjut Yandri, dalam UU nomor 8 tahun 2012 Pasal 51 ayat 2 huruf B jelas tercantum yang harus dilampirkan adalah ijazah terakhir, bukan ijazah SMA.

Dalam merevisi kebijakan yang dinilai janggal itu, Yandri berharap nantinya KPU membentuk peraturan yang lentur dengan semangat UU. "Jadi jangan sampai membuat PKPU yang melampaui UU atau salah menerjemahkan UU," tandasnya.

Diketahui, Dalam PKPU nomor 7 tahun 2013 Pasal 19 huruf I angka 4, mensyaratkan kades dan perangkat desa harus mengundurkan diri jika menjadi caleg. Tetapi dalam UU nomor 8 tahun 2012 Pasal 51 ayat 2 huruf H, tidak memuat aturan bagi kades harus mengundurkan diri hanya diharuskan cuti saat melakukan kampanye.

[bal]

KUMPULAN BERITA
# KPU# Pemilu 2014

Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya


JANGAN LEWATKAN BERITA FOLLOW MERDEKA.COM
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita KPU, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar KPU.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup






Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
LATEST UPDATE
  • Coba bunuh diri, musisi potong organ intimnya sendiri
  • OJK berlakukan wajib lapor bagi perencana keuangan
  • 'Soal cawapres Jokowi, biasanya yang remang-remang menentukan'
  • 5 Alasan pacar sering bilang putus
  • 4 Pejabat di Aceh Tenggara terjerat kasus ilegal logging
  • Sekjen: PPP tak pernah pecat Suharso Monoarfa dan 4 DPW PPP
  • David Bruckner 'V/H/S/' akan garap 'FRIDAY THE 13TH'?
  • Bocoran Terbaru Tentang Tokoh Vision di The Avengers 2
  • Dahlan Iskan Bebaskan Proses Kreatif Pembuatan Sepatu Dahlan
  • Wamenkeu usul subsidi listrik diubah jadi voucher seperti BLT
  • SHOW MORE