Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi merupakan salah satu anggota DPR yang ikut menandatangani usulan revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyatakan, keikutsertaannya itu bukan berarti dia menginginkan revisi UU KPK.

"Tidak bisa digeneralisir semua yang tandatangan sebagai tanda setuju dengan seluruh atau sebagian draf yang beredar itu," kata Arwani melalui keterangannya, Kamis (8/10).

Dia mengaku ikut menandatangani dikarenakan saat itu dia mengira sebagai langkah agar revisi UU KPK untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015.

Tetapi, nyatanya, dia mengaku merasa heran dalam draf yang beredar ke awak media, justru isinya ingin memberangus KPK atau seperti yang ia tidak ketahui. Sebab itu, dia pun mengaku akan menarik tandatangannya itu.

"Kalau disimpulkan yang tandatangan itu juga setuju dengan isi draf saya tidak tahu menahu, saya akan menarik tandatangan saya," ujarnya.

Selain itu, dia menyatakan bahwa sesungguhnya pemerintah dan DPR telah sepakat untuk merevisi UU KPK. Namun, kesepakatan tersebut, kata dia, belum sampai kepada pasal mana yang akan diubah. Sehingga, saat itu, kata dia, seluruh fraksi sudah setuju dan meyepakati UU KPK direvisi.

"Ada yang menyatakan menolak revisi UU KPK kan di media. Bedakan sikap dalam rapat di DPR dan media," tuntasnya.

Bukan hanya Arwani, sebelumnya Politikus NasDem Taufiqulhadi juga mengaku tidak tahu tentang isi draf usulan revisi UU KPK. Padahal Taufiq juga ikut tanda tangan setuju jika UU KPK direvisi.