Merdeka.com - Pemerintah dalam hal ini Kemenkum HAM tidak memberikan keputusan terkait kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) ataupun kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono. Namun, pemerintah masih mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Riau pada 2009.

Berdasarkan keputusan Menkum HAM tersebut, Ical menyatakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPP hasil Munas Riau masih sah dan mengikat hingga sekarang.

"Kepengurusan hasil Munas Riau adalah: saya Ketum dan Idrus Marham Sekjen. Sementara Agung Laksono sebagai Waketum, dan Priyo Budi sebagai ketua," kata Ical lewat akun Twitter-nya, Rabu (17/12).

Ical mengingatkan, keputusan mengikat DPP hasil Munas Riau juga termasuk soal pembentukan fraksi di DPR.

"Fraksi Partai Golkar di DPR saat ini adalah yang sah karena dibentuk sebelum ada Munas Bali/Jakarta, dan tidak bisa diubah oleh pihak Munas Jakarta," ujar Ical.

Untuk diketahui, sebelum konflik antara kubu Ical dan Agung terjadi, Fraksi Partai Golkar DPR dipimpin oleh Ade Komarudin. Setelah konflik terjadi, kubu Agung menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai ketua fraksi tandingan.