Kursi Menteri Buat Gerindra & Demokrat: Jokowi Membuka Diri, Pendukung Menolak
Merdeka.com - Presiden Jokowi sudah merampungkan susunan Kabinet Kerja Jilid II. Beredar kabar, partai oposisi yakni Demokrat dan Gerindra mendapat jatah kursi menteri.
Kabar masuknya kader Demokrat dan Gerindra, mendapat berbagai penolakan dari pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka beranggapan partai oposisi tidak selayaknya mendapat jatah menteri karena tidak ada kontribusinya memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.
Berikut ini sinyal penolakan pendukung Jokowi terhadap partai oposisi yang mendapat jatah menteri:
Berharap Menteri Jokowi Orang yang Berkeringat di Pilpres
Mantan Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir berharap menteri yang mengisi kursi Kabinet Kerja jilid II pernah berkontribusi memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Saya selalu bilang siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin," ujarnya di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Kamis (17/10).
Ditolak PPP
Nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sempat digadang-gadang bakal menjadi menteri. Namun, nama Fadli mendapat penolakan dari partai koalisi Jokowi, PPP.
Sekjen PPP, Arsul Sani mengatakan pihaknya keberatan bila Fadli Zon menjadi bagian kabinet Jokowi-Ma'ruf. "Say sorry ya kalau Fadli Zon jadi menteri itu saya bingung juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (17/10).
Arsul melihat rekam jejak Fadli Zon yang selalu mengkritik tajam Jokowi dan pemerintahannya. Dia menilai kritik dan serangan Fadli lebih banyak mengarah kepada personal Jokowi dibandingkan kebijakan.
"Ya karena kritiknya dia kan terhadap Pak Jokowi bukan hanya soal kebijakan, tapi personal gitu loh kan masalah kan personalnya," ungkap Arsul.
Penolakan NasDem
Sementara itu, Partai NasDem sepakat dengan Erick Thohir yang berharap menteri yang mengisi kursi Kabinet Kerja jilid II pernah berkontribusi memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Ketua DPP NasDem Taufiqulhadi mengatakan dalam politik berlaku hukum besi. Maksudnya, tidak semua orang dengan mudah mendapatkan sesuatu, terlebih tidak ada kontribusinya.
"Hukum besi yang berlaku dalam kontestasi politik, yang berkeringat yang memegang piring, saya rasa Pak Prabowo sudah menabrak hukum besi kontestasi itu dan tentu ini adalah politik yang pamali," kata Taufiqulhadi, Kamis (17/10).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY Tegaskan Kader untuk Tidak lagi Merasa Jadi Oposisi
AHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaJokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaJK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaGerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?
Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya