Merdeka.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya, menanggapi hasil Muktamar PPP versi Suryadharma Ali yang diselenggarakan pada 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Ketua DPP PPP Hasan Husari Lubis memaparkan, PPP menyatakan kegiatan muktamar tersebut ilegal. "Kegiatan itu muktamar abal-abal," kata Hasan di Jakarta, Minggu (2/11).

Kubu Romahurmuziy memaparkan sembilan alasan muktamar PPP versi SDA dinilai abal-abal, bukan Muktamar Mahkamah atau Majelis Syariah dan karenanya cacat hukum. Yakni:

1. Materi yang digunakan sebagai dasar pembahasan sidang-sidang komisi adalah materi yang dikirimkan oleh Suryadharma Ali dan panitia muktamar bentukannya, bukan materi yang disiapkan oleh Pengurus Harian DPP PPP masa bakti 2014-2019, sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Partai tanggal 11 Oktober 2014.

2. Per tanggal 28 Oktober 2014, DPP PPP masa bakti 2011-2014 telah berhenti di mata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Karenanya seluruh persidangan 'muktamar' Sahid batal demi hukum, karena tidak dipimpin oleh Pengurus Harian DPP PPP masa bakti 2011-2014.

3. Kegiatan tersebut tidak memenuhi kuorum, hanya dihadiri oleh enam DPW yang terdiri atas delapan dari 66 orang (33 DPW dikali 2) Ketua/Sekretaris DPW yang SK-nya ditandantangani oleh DPP masa bakti 2011-2014 di bawah Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy.

Ketentuan pasal 22 ayat (1) ART PPP hasil Muktamar Bandung 2011 menyatakan, Muktamar sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah DPW. "Dipastikan acara substansi muktamar Sahid adalah abal-abal," imbuhnya.

4. Acara tersebut bertentangan dengan Amar Kelima Putusan Mahkamah Partai tanggal 11 Oktober 2014 yang mengharuskan surat undangan ditandatangani oleh Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy. Kenyataannya undangan ditandatangani oleh Ketua OC Ahmad Farial dan Ketua SC Zainut Tauhid Sa'adi yang pada 29 Oktober telah mengundurkan diri.

"Bahkan, Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair yang merupakan otoritas kultural di lingkungan PPP, nyata-nyata tidak menghadiri acara tersebut. Dengan demikian, acara di Sahid tidak bisa disebut sebagai 'muktamar' tapi hanya temu kangen kader PPP," jelasnya.

5. Terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2014, telah terjadi nomenklatur organisasi PPP tingkat kabupaten/kota dari semula Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menjadi Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Dengan demikian, sejak itu tidak ada lagi organisasi bernama DPC tingkat kabupaten.

"Atas dasar itulah, maka mereka yang hadir tidak sah karena masih menggunakan SK DPC yang sudah batal demi hukum," lanjutnya.

6. Djan Faridz dipilih menjadi Ketua Umum secara aklamasi dengan mengabaikan aspirasi peserta muktamar yang menolak pemilihan secara aklamasi. Sidang dipimpin oleh Habil Marati yang menurut Putusan Mahkamah Partai tanggal 11 Oktober 2014 bukan Pengurus Harian. Padahal ketentuan pasal 23 ayat (2) ART PPP menyatakan Sidang-sidang Muktamar dipimpin oleh Pengurus Harian DPP.

7. Muktamar di Sahid hanya dihadiri 4 dari 39 anggota Fraksi PPP DPR RI yaitu Epyardi Asda, Achmad Dimyati Natakusumah, Irna Narulita dan Wardatul Asriah.

8. Muktamar Sahid hanya dihadiri 11 dari 54 orang Pengurus Harian DPP PPP masa bakti 2014-2019 yaitu Suryadharma Ali, Epyardi Asda, Achmad Dimyati Natakusumah, Wardatul Asriah, Fernita Darwis, Ratih Sanggarwati, Dyah Anita Prihapsari, Masykur Hasyim, Gojali Harahap, Munawaroh.

9. Mutamar Sahid tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) baik dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, maupun Polres Jakpus.

"Karenanya seluruh kegiatan di Sahid yang mengatasnamakan PPP tidak pernah dikenal dalam agenda dan kalender organisasi kepolisian sebagai kegiatan atas nama Partai Persatuan Pembangunan yang karenanya mengukuhkan ilegalitasnya," tutupnya.