Merdeka.com - Lewat sidang paripurna, DPRD DKI Jakarta telah menerima pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya, Senin (6/10). Selanjutnya, Jokowi resmi menyandang status mantan gubernur setelah Keputusan Presiden (Kepres) keluar.

"Setelah ini tentu saja menunggu surat pemberhentian dari presiden melalui Kemendagri," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10).

Tanggapan beragam dilontarkan politikus Koalisi Merah Putih yang duduk sebagai anggota DPRD. Ada yang biasa menanggapi, ada pula yang melontarkan kritik.

Seperti apa komentar dari kubu Prabowo terkait mundurnya Jokowi? Berikut lengkapnya:

Jokowi khianati harapan warga Jakarta

Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan tanggung jawab politik Gubernur DKI Jakarta Jokowi terhadap masyarakat Jakarta. Hal ini disampaikan dalam pandangan terhadap surat pengunduran diri Jokowi.Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Taufiqurrahman mengatakan masyarakat menaruh harapan besar akan Jakarta Baru. Ketika masyarakat menginginkan adanya peningkatkan kesejahteraan rakyat dan penyelesaian masalah-masalah Jakarta, Jokowi selaku pimpinan terpilih malah meninggalkannya."Masalah-masalah menahun yang dihadapi masyarakat Jakarta di antaranya persoalan kemacetan, banjir, pelayanan publik yang semakin baik, pengentasan kemiskinan dan kekumuhan serta problem sosial kota yang semakin akut, yang saat itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan tersebut selama lima tahun," jelasnya dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/10).

Berat lepas Jokowi

Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta masih berharap Jokowi tetap menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PPP DPRD DKI Ichwan Zayadi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI."Kami masih menghendaki saudara Joko Widodo untuk tetap menjadi gubernur. Sosok yang penuh kesederhanaan, keramahan, kesantunan dalam bertutur kata, suka blusukan, dan mampu menjaga stabilitas politik," ujar Ichwan saat menyampaikan pandangan fraksi PPP di ruang rapat paripurna DPRD, Gedung DPRD Jakarta, Senin (6/10).

Jokowi harus buat LPJ

Anggota Fraksi Demokrat-PAN Taufiqurrahman mengungkapkan, permohonan pengunduran diri Jokowi dari jabatannya dapat diterima. Namun sebelum itu, dia harus bertanggungjawab terhadap berbagai kebijakan selama menjabat."Untuk itu, Jokowi harus memberikan LPJ selama menjabat, sejak dilantik dan diambil sumpahnya sebagai gubernur DKI Jakarta sampai dengan pengunduran diri dan pemberhentian dirinya disetujui DPRD DKI Jakarta," ungkapnya saat membaca pandangan fraksi di rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/10).

Kecewa Jokowi tidak izin nyapres

Anggota Fraksi Partai Demokrat dan PAN Abdul Ghoni mengatakan, Jokowi seharusnya melakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta sebelum menjadi calon presiden. Karena ini merupakan etika norma politik yang menunjukkan adanya komunikasi antara eksekutif dan legislatif."Pada saat awal pencalonan Joko Widodo sebagai presiden seharusnya ada etika awal kepada 94 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, hal ini tidak tercermin dalam sebuah etika norma politik yang mencerminkan keharmonisan peran kelembagaan uang menjadi simbol kepercayaan masyarakat," jelasnya saat membaca pandangan fraksi di rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/10).

Fraksi Golkar terima pengunduran diri Jokowi

Fraksi Golkar tidak serta merta menafikan program-program yang telah dilakukan Jokowi selama menjabat. Oleh karena itu Fraksi Golkar menerima pengunduran Jokowi. Dan mereka juga memberikan ucapan selamat bertugas kepada Presiden terpilih periode 2014-2019 ini."Fraksi Golongan karya DPRD DKI Jakarta menerima dengan baik pengunduran diri dan berhenti saudara Ir H Joko Widodo sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus menyampaikan ucapan selamat menjalankan tugas baru sebagai Presiden RI untuk membawa Indonesia ke depan lebih aman, Adil, maju, sejahtera menuju Indonesia hebat di bawah tegaknya Merah Putih," kata Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta Zainuddin.