Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Ferdinand Hutahaean mengingatkan Calon Presiden Joko Widodo untuk cuti selama masa kampanye. Dia meminta Jokowi tidak menggunakan jabatannya sebagai Presiden untuk menguntungkan kegiatannya sebagai capres.

"Jokowi tidak boleh mempergunakan kekuasaannya sebagai Presiden untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya sebagai capres," kata Ferdinand kepada wartawan, Jumat (8/2).

Politikus Demokrat ini menuturkan, aturan soal cuti telah diatur dalam Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan itu menyebutkan pejabat struktural, menteri, bupati, dilarang menggunakan jabatannya untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain.

"Ini kan Jokowi banyak membuat kebijakan menguntungkan diri dan merugikan orang lain, tidak boleh. Titik fokus harus di situ. Bukan kepada fasilitas," ujarnya.

Senada dengan Ferdinand, Anggota Tim Advokasi Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Indra juga meminta Jokowi melakukan cuti kampanye di Pilpres 2019. Indra mencontohkan Cawapres Sandiaga Uno yang lebih bersikap jantan karena mundur dari Wakil Gubernur DKI demi mengikuti Pilpres 2019.

"Ayo gentle dong. Bang Sandi saja mundur, gentle juga dong Pak Jokowi, minimal cuti," kata Indra.

Politikus PKS itu mengatakan, desakan cuti dilakukan supaya tak terjadi 'abuse of power' atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Selain itu agar tak terjadi penggunaan fasilitas negara selama Jokowi melakukan kampanye Pilpres.

"Itu Pak JK sanggup kok jadi presiden sementara, saya yakin Pak JK bijaksana," imbuh Indra.

Sementara itu, Pengamat Hukum Ismail Rumadan menerangkan, jika Jokowi tidak cuti maka dikhawatirkan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik di Pilpres.

"Prinsipnya kekhawatiran potensi penyalahgunaan wewenang selama masa kampanye itu cukup besar jika calon petahan tidak ambil cuti," jelas dia.

Selain itu, lanjut Ismail, jika Jokowi tak segera cuti, masyarakat akan curiga fasilitas negara bakal disalahgunakan juga.

"Seharusnya Jokowi memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sebab beberapa kalau Pilpres sebelumnya para calon petahana selalu mengambil cuti kampanye," ujar Ismail.

Dikonfirmasi sebelumnya, Jokowi menanggapi desakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar melakukan cuti kampanye di Pemilihan Presiden 2019. Jokowi mengatakan tak ada aturan yang memaksa seorang capres petahana mengambil cuti kampanye secara total.

"Ya ini aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum (KPU), semuanya kan berangkat dari aturan. Kalau aturan mengharuskan kita cuti total, ya saya akan cuti total," kata Jokowi di Desa Botuwombatu, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Jumat (1/3).

Mantan Wali Kota Solo ini menekankan KPU membolehkan capres petahana tidak mengambil cuti kampanye secara total. Dengan catatan, jika ingin berkampanye harus dilakukan pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu.