Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membeberkan daftar proyek infrastruktur yang dibangun tanpa proses perencanaan matang dan terancam mangkrak. Proyek jalan tol trans Jawa berada di urutan pertama.

Juru Bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan jalan tol trans Jawa yang dibangun Jokowi hanya dimanfaatkan selama libur lebaran, natal dan tahun baru. Menurut catatan Suhendra, hanya sekitar 15 hari dalam setahun jalan tol benar-benar padat.

"Di luar hari libur panjang itu, jalan tol sepi dan cenderung kosong melompong," kata Suhendra dalam keterangannya, Selasa, (12/2).

Menurutnya, jalan tol yang dibangun pemerintahan Jokowi bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan pengembang di sepanjang jalur tersebut. Contohnya jalan tol layang Jakarta-Cikampek yang dinilai Suhendra lebih dibangun karena ada Meikarta.

"Jalan tol layang itu harganya juga sampai dua kali lipat. Pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek biayanya mencapai Rp 350 miliar/km. Padahal jalur biasa hanya perlu Rp 150 miliar/km," ucap mantan Staf Khusus Kementerian PUPR ini.

Suhendra juga menyoroti pembangunan atau perluasan sejumlah bandara yang kini minim manfaatnya. Di antaranya penambahan parkir pesawat VIP di Bandara Ngurah Rai, Bali, jelang pertemuan IMF-Bank Dunia tahun lalu yang menghabiskan dana Rp 2,2 triliun.

"Lalu, Bandara Kertajari, Jawa barat dan Bandara Silangit yang sepi penumpang. Padahal bandara tersebut baru saja dibangun dengan dana miliaran rupiah. Kenapa terus membangun kalau kegunaannya minim dan tidak mempunyai nilai ekonomis? Semoga ini bukan untuk pencitraan," ucap Suhendra.

"Lalu ada Pembangunan Jembatan Pulau Balang di Kaltim yang menelan biaya 1,4 triliun juga akan berpotensi mangkrak. Karena jalan akses untuk jembatan ini belum ada. Jadi jembatan selesai dibangun, belum bisa dipakai (fungsional). Bagaimana ini perencanaan programnya ya? Dana APBN yang dipakai untuk membangun jembatan ini tidak sedikit lho?" tuturnya.

Suhendra juga memasukkan LRT Palembang dalam daftar infrastruktur yang tak direncanakan dengan baik. Sejak diresmikan tahun 2018 lalu, LRT pertama di Indonesia itu hanya menangguk pendapatan 10% dari biaya operasional yang harus dikeluarkan yang mencapai Rp 10 miliar per bulan.

"Tak perlu menunggu lama, pembangunan infrastruktur tanpa perhitungan yang jelas itu sudah kelihatan besar sekali kerugiannya dan akan menjadi beban berat bagi anggaran publik di masa yang akan datang. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang utilisasinya minim jelas-jelas adalah bentuk pemborosan dan inefisiensi," ucap Suhendra.