Kubu Jokowi: Menggelembungkan suara adalah kejahatan demokrasi
Merdeka.com - Proses rekapitulasi suara dalam pemilihan umum presiden merupakan usaha menjaga suara rakyat. Maka segala tindakan yang memanipulasi rekapitulasi adalah kejahatan demokrasi.
"Karena itulah terhadap temuan terjadinya berbagai bentuk manipulasi penghitungan suara baik dengan mengubah dokumen C1, maupun dengan menggelembungkan suara saat rekap dilakukan, dapat dikategorikan sebagai kejahatan demokrasi. Di balik angka rekapitulasi tercermin suara rakyat yang berdaulat dan harus dilindungi," tegas Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi - JK, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (14/7).
Hasto melanjutkan Tim Pemenangan Jokowi - JK percaya sepenuhnya pada penyelenggara pemilu, yang sangat memahami bahwa pemilu ini menentukan arah Indonesia ke depan. Mengingat KPU lahir sejalan dengan semangat reformasi, maka Jokowi - JK yakin bahwa KPU akan menjaga integritas dan transparansi dalam rekapitulasi.
"Demikian halnya Bawaslu dan DKPP, akan terus mendorong pemilu yang benar-benar demokratis, dan jurdil khususnya di dalam melindungi setiap suara rakyat yang telah disuarakan pada 9 Juli lalu," ungkapnya.
"Untuk melindungi suara rakyat dari manipulasi, Tim Jokowi - JK mengajak kekuatan pro-demokrasi seperti LSM, civil society, para pengamat politik, serta para relawan Jokowi - JK, untuk mengawasi dan melakukan pengecekan ulang atas rekapitulasi di PPS dan PPK," katanya.
Hasto menegaskan ketika dokumen C1 dan hasil rekap di tingkat desa dan kecamatan sudah bebas dari manipulasi, maka disitulah suara rakyat terlindungi.
Hasto juga mengatakan bahwa semua pihak wajib menjaga situasi kondusif. Karena itu, dia mengapresiasi aparat TNI dan Polri yang telah menjaga keutuhan negeri. "Hukum harus ditegakkan untuk menindak siapapun yang berbuat kecurangan," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaKeberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaMahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon."
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar format debat yang dibuat KPU ini diubah karena dinilai menjadi ajang saling menyerang personal.
Baca SelengkapnyaHasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaHasto menerangkan, video viral yang dinarasikan pertemuan Megawati dengan Jokowi saat lebaran tidaklah benar.
Baca Selengkapnya