Merdeka.com - Kisruh yang melanda tubuh Partai Golkar otomatis akan berimbas kepada kinerja anggota DPR yang berasal dari partai berlambang beringin itu. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Tantowi Yahya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/12).

"Jadi tugas-tugas kedewanan, terutama fraksi Golkar bisa terganggu," kata Tantowi.

Menurut dia, hal ini sebagai salah satu dampak sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang belum mengesahkan kepengurusan DPP Golkar dan meminta 2 kubu berdamai terlebih dulu.

Tantowi menambahkan, keputusan Menkum HAM yang meminta Partai Golkar menyelesaikan lebih dulu konflik dualisme kepemimpinan secara internal membuat pengesahan pengurus DPP Golkar semakin lama. Apalagi saat ini perpecahan itu sudah merembet ke tubuh Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

"Dengan pemerintah tidak berikan keputusan kemarin, itu membuat persoalan ini makin lama. Berlarut-larut," tegas Tantowi.

Sebelumnya diketahui, Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan tak bisa memutuskan kepengurusan Partai Golkar mana yang sah antara Munas Bali dan Ancol. Golkar diminta untuk menyelesaikan kisruhnya terlebih dahulu di internal partai melalui mahkamah partai.