Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Agung: Ical buat sejarah kelam Golkar tak calonkan presiden

Kubu Agung: Ical buat sejarah kelam Golkar tak calonkan presiden Yorrys di KSPI. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengakui rapat pleno yang digelar di DPP Partai Golkar salah satunya membahas soal pertemuan pihaknya dengan Wapres Jusuf Kalla kemarin malam. Menurutnya, dalam pertemuan itu, JK yang tak lain mantan ketua umum Golkar mencoba memberi solusi agar kedua kubu bisa islah supaya bisa mengikuti pilkada serentak.

"Beliau (JK) mencoba memberi wacana baru sebagai senior dan tokoh Golkar. Kalau dibiarkan begini terus jangan sampai ada sejarah Partai Golkar tidak ikut pilkada. Dalam sejarah Ical membuat sejarah kelam Partai Golkar tidak pernah mencalonkan presiden," katanya di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (27/5).

Menurutnya, dalam kesepakatan awal hanya dirumuskan soal bagaimana tim teknis islah kedua kubu. Dia mengatakan, kubu Agung dan kubu Ical mengirimkan masing-masing tiga orang untuk tim tersebut.

"Jadi proses ini tidak mencampuri masalah hukum. Banding tetap jalan, sambil menunggu hasil, deadline terakhi 26 Juli sambil menunggu keputusan KPU dan kemenkum HAM siapa yang akan menandatangani mandat," katanya.

Sementara soal kapan waktu penandatanganan kesepakatan, dia mengatakan harus dilakukan pekan ini. Selain itu, lokasi penandatanganan juga harus dilakukan di DPP Golkar, Slipi, Jakarta.

"Akan disaksikan seluruh DPP Partai Golkar dari 2 pihak. Kami sepakati seluruh pengurus pleno mendampingi ketum untuk menyaksikan penandatanganan," katanya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Tak Terganggu JK Dukung Anies, Konsisten Menangkan Prabowo-Gibran

Golkar Tak Terganggu JK Dukung Anies, Konsisten Menangkan Prabowo-Gibran

Jusuf Kalla (JK) menegaskan sikap politiknya mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Begini Hitung-Hitungan Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri

Begini Hitung-Hitungan Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri

Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih

Baca Selengkapnya
Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

Kabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum

JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Pastikan Munas Partai Golkar Tetap Digelar Desember

Jusuf Kalla Pastikan Munas Partai Golkar Tetap Digelar Desember

"Ya kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya, bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar," kata JK

Baca Selengkapnya
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar

Jokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar

Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.

Baca Selengkapnya
Isu Jokowi Merapat ke Golkar, Waketum: Kami Senang Semoga Bergabung Beneran

Isu Jokowi Merapat ke Golkar, Waketum: Kami Senang Semoga Bergabung Beneran

Golkar akan menanti bagaimana langkah yang akan diambil Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Pak Jokowi Nyaman dengan Golkar

Airlangga: Pak Jokowi Nyaman dengan Golkar

Sebelumnya Jokowi blak-blakan menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye, berpihak dalam Pemilu

Baca Selengkapnya