Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku khawatir dengan langkah Presiden Joko Widodo yang tidak melibatkan DPR dalam meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kekhawatiran itu timbul karena ia melihat kasus Bank Century yang tidak melibatkan dewan yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Anda ingat kasus century kan, pemerintah bilang itu itikad baik menyelamatkan bangsa dari krisis ekonomi dunia. Tapi akhirnya apa? Orang masuk bui kok. Jadi itikad baik itu tidak satu-satunya, tapi legal prosedural harus dipenuhi. Itulah yang kita takutkan kalo enggak ngajak dewan, bisa tidak legal," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).

Politisi PKS itu juga mempertanyakan biaya yang harus dikeluarkan negara dalam memberikan anggaran untuk pembuatan tiga kartu sakti yang diklaim sebagai antisipasi untuk warga miskin dalam kenaikan harga BBM.

"Kartu itu kan mesti ditender. Coba bayangin misalnya satu pembuatan kartu harganya Rp 5 ribu, terus dikali Rp 15 juta, sudah berapa coba. Berapa triliun itu cuma kartu doang. Yang di atas 1 miliar aja harus ditender apa lagi yang triliunan. Kan tidak main-main ini," pungkasnya.