Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Surabaya, Jawa Timur enggan menanggapi tudingan pihak Koalisi Majapahit bahwa tahapan Pilkada serentak tidak sesuai aturan.

KPUD Surabaya yakin apa yang dilakukan selama ini sesuai undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan ditolaknya gugatan Koalisi Majapahit oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 25 Agustus kemarin.

Koalisi Majapahit yang dipelopori Partai Gerindra, PKB, PKS, Golkar, dan PPP menggugat Bawaslu, KPU RI dan KPUD Surabaya, yang telah menjalankan proses tahapan Pilkada dinilai tidak sesuai aturan.

‎"Gugatan mereka (Koalisi Majapahit) kan sudah ditolak PTUN Selasa kemarin. Saya kira tidak perlu menanggapi omongan mereka itu," tegas Komisioner KPUD Surabaya Devisi Pemutakhiran Data dan Pemilih Nurul Amaliya pada wartawan, Kamis (27/8).

KPUD Surabaya cuek saat dimintai komentar soal tudingan Ketua Pokja Koalisi Majapahit, AH Thony yang menyebut kalau KPU melanggar Pasal 40 PKPU Nomor 9 tahun 2015, karena memperpanjang masa pendaftaran dan menerima pasangan Rasiyo-Dhimam Abror yang mendaftar pada 11 Agustus lalu.

KPU meminta agar Koalisi Majapahit tak perlu memperpanjang masalah itu. Alasannya, gugatan mereka sudah ditolak PTUN.

‎"Sekarang silakan mereka berpendapat, karena semua orang punya hak untuk itu. Dan kami juga tidak perlu menanggapinya," pungkas Nurul.

Pada Pilwali Surabaya 9 Desember 2015, pasangan petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang diusung PDIP, ditantang pasangan Rasiyo-Abror dari Demokrat dan PAN. Namun, sebelum penetapan sebagai peserta Pilkada serentak pada 30 Agustus mendatang, KPU masih harus melakukan verifikasi faktual berkas pasangan calon.

Dan pada proses verifikasi itu, KPU menemukan adanya kejanggalan pada berkas Dhimam Abror, yaitu masalah keaslian surat rekomendasi DPP PAN dan ijazah Abror yang identitasnya tidak sama dengan yang ada di KTP.