Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik telah siap jika ada calon kepala daerah yang mengajukan sengketa. Hal ini berkaca pada sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terhadap pasangan H Salman-Jana Hamdayana atau paket 'Sahaja'.

"KPU dalam setiap mengambil keputusan memiliki pertimbangan berdasarkan aturan yang berlaku. Maka teman-teman di daerah apabila sudah menetapkan tidak memenuhi syarat, mereka sudah siap untuk menghadapi sengketa. KPU siap menghadapinya karena mereka sudah dibekali. Kami sudah melakukan bimbingan teknis kepada daerah," kata Husni di gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (24/8).

Husni menambahkan, sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan diproses di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi. Sedangkan sengketa untuk pemilihan wali kota akan diproses di Panwaslu.

Sementara itu, Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan sebagian besar calon peserta yang mengajukan sengketa pilkada telah direkomendasikan untuk diterima pendaftarannya. Sehingga KPUD akan membuka kembali proses verifikasi syarat pencalonan.

"Proses sengketa ada 18. Hampir sebagian besar divonis untuk diterima pendaftarannya," kata Hadar saat di wawancara terpisah.

Untuk itu, KPU akan melakukan verifikasi selama tiga hari untuk menetapkan calon peserta bagi pendaftar yang pengajuan sengketanya diterima dan diperbolehkan melakukan pendaftaran ulang. Setelah itu, KPU juga akan melakukan pemeriksaan kepada calon peserta, terutama mengumpulkan informasi mengenai keputusan-keputusan dari panwaslu daerah.

"Begitu ada pendaftaran baru tentu akan kami periksa. Pemeriksaan itu kurang lebih jadi belum ditetapkan. Ada variasinya, tapi sebagian besar mereka akan diputuskan pasangan calonnya yang memenuhi syarat ada berapa, dan yang tidak memenuhi syarat ada berapa. Dikeluarkan keputusan besoknya akan ada pengundian nomor urut dan tiga hari dari hari ini masa kampanye akan dimulai," tandasnya.