Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menggelar Pilkada serentak pada Desember 2020 atau Maret dan September 2021. Hal itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

"Pada prinsipnya KPU siap melaksanakan tahapan pilkada lanjutan baik Desember, Maret maupun September, itu sesuai syarat pada bulan apa kita melanjutkan," kata Arief dalam rapat virtual, Rabu (27/5).

KPU telah menyiapkan kelanjutan tahapan Pilkada digelar pada Desember 2020. Rencananya akan dimulai kembali pada Juni mendatang. KPU juga telah menggelar uji publik dan FGD.

KPU telah merencanakan tahapan berikutnya secara daring dan mengedepankan protokol kesehatan. Pelantikan panitia penyelenggara, tahap pendaftaran dan verifikasi. Semua dilakukan secara virtual. Untuk tahapan yang perlu tatap muka diberlakukan protokol kesehatan.

"Pada intinya kita akan melakukan prinsip-prinsip kegiatan tahapan sesuai protokol kesehatan, menjaga jarak saat berinteraksi, melindungi diri dengan menggunakan masker, hand sanitizer, atau jika diperlukan melakukan disinfektan untuk ruangan tertentu," kata Arief.

Sementara untuk kampanye akan dikurangi kampanye masif yang melibatkan banyak orang. Untuk hari pemungutan, akan dikurangi jumlah pemilih dalam satu TPS. Dengan konsekuensi biaya bertambah.

"Dengan perkiraan pemilu 105 juta lebih pemilih, jumlah pemilih sampai dengan 800 pemilih per TPS kalau dikurangi setengahnya jumlah TPS akan bertambah, konsekuensi biaya jadi 2 kali lipat," kata Arief.

Konsekuensi anggaran akan bertambah juga karena ada penambahan item penyediaan masker. Diperkirakan akan terjadi penambahan 535,95 miliar dengan perkiraan harga masker per lembar Rp2.500.

Arief mengakui KPU Provinsi tak memungkinkan untuk menambah anggaran.

"Kesiapan KPU provinsi, penambahan anggaran dari pemda tidak memungkinkan lagi. Hampir semuanya mengatakan sulit untuk minta penambahan anggaran pemda," ucapnya.