Merdeka.com - Wakil Ketum DPP Golkar kubu Ical, Nurdin Halid, dan Sekjen Idrus Marham mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan SK bersama dua kubu terkait pendaftaran Pilkada serentak. Kedatangan mereka bertepatan dengan jadwal penutupan pendaftaran, Selasa (28/7) pukul 16.00 WIB.

Terkait itu, Komisioner KPU Arief Budiman menegaskan, pihaknya akan mengevaluasi SK yang diserahkan kedua kubu melalui Nurdin dan Idrus, apakah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 9 tahun 2015 bagi partai yang bermasalah.

"Kita kan belum pelajari. Kan baru diberikan. Nanti kita pasti akan melakukan rapat dulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan kita atau tidak segala macam, kita akan baru mengambil kesimpulan nanti," ujar Arief di gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (28/7).

Menurut Arief, pihaknya hanya mengikuti ketentuan yang sudah dibuat. "Untuk persoalan pencalonan KPU sudah membuat KPU nomor 9, PKPU nomor 12, kami juga sudah menerbitkan surat edaran. Dari edaran 302, 396, 402, 403, semua terkait dengan pencalonan. Jadi, pahami saja, ketentuan yang ada," sambung dia.

Ketika disinggung apakah kedatangan keduanya juga termasuk memohon kelonggaran verifikasi, Arief menjelaskan, KPU akan melakukan verifikasi setelah pendaftaran ditutup.

"Yang harus dipahami begini, pendaftaran selesai pukul 16.00. Oke, jadi seluruh dokumen dan berkas harus masuk Pukul 16.00 WIB. Setelah pukul 16.00, kita akan lakukan verifikasi. Jadi, bukan menyerahkan berkas setelah pukul 16.00, itu harus dipahami. Gitu," tukas dia.

Namun demikian, Arief enggan mengomentari lebih jauh soal pertemuan Idrus dengan KPU. Kata dia, KPU akan melakukan rapat terlebih dahulu.

"Sorry, tadi kita tidak ikut pertemuan itu. Jadi, detail pertemuan itu akan kita lakukan rapat dulu," tutup Arief.