Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU sebut tak ada aturan larang Jokowi temui partai di Istana

KPU sebut tak ada aturan larang Jokowi temui partai di Istana Ketua KPU Arief Budiman. ©2017 merdeka.com/Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo belakangan ini melakukan pertemuan dengan beberapa partai politik. Parpol itu antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Perindo.

Hal itu pun menuai pro dan kontra. Sebab Jokowi dinilai memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Pilpres 2019. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki pandangan lain.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, tidak perlu mempermasalahkan pertemuan Jokowi dengan PSI dan Perindo. Pasalnya, tidak ada aturan yang melarang terjadinya pertemuan tersebut.

"Gak nanggapin. Enggak ada aturan itu. Siapa mau makan? Siapa bebas aja. Berhak saja siapapun (bertemu)," katanya di KPU RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/3).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut tidak membahas soal politik praktis. Dia menekankan partai datang ke Istana ingin bertemu dan menyatakan dukungan ke Jokowi.

"Pertemuan itu adalah lebih pada silaturahmi. Enggak ada hal yang berkaitan dengan pembahasan politik praktis," kata Pramono, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).

Dia menjelaskan, pada pertemuan dengan beberapa partai di Istana adalah pembahasan terkait perkenalan diri. Serta memberikan dukungan ke Jokowi.

"Tetapi Presiden sama sekali tidak ikut dalam persoalan pembahasan yang bersifat politik atau konsolidasi atau apapun. Dan itu diberlakukan sama dengan semuanya," beber Pram.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.

Baca Selengkapnya
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).

Baca Selengkapnya
PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI Nilai Jakarta Butuh Calon Gubernur seperti Jokowi, Bersiap Usung Kaesang?

PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu

Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu

Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya