KPU: Pilkada serentak justru semakin mahal
Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardianto menyebut biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 semakin mahal. Kenaikan biaya pilkada lantaran kenaikan harga setelah lima tahun sebelumnya dan waktu penyelenggaraan makin panjang.
"Pilkada serentak untuk tahun 2015 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan biaya pilkada, justru semakin mahal. Kita hitung akumulasi dari pemilu sebelumnya yang jumlah semakin besar. Mengingat jumlah pemilih naik, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertambah, biaya sosialisasi," kata Juri di Jakarta, Selasa (6/10).
Selain itu, kata Juri, biaya pemilu mahal karena kenaikan jumlah petugas dengan honornya. "Adapula waktu penyelenggaraan makin panjang, biaya untuk keamanan dari Polri, honor Linmas, biaya untuk Bawaslu, Panwaslu dan termasuk program-program yang dibuat oleh satuan kerja Pemda yang berkaitan dengan Pilkada, serta ada penambahan daerah pemilu," katanya.
Juri menuturkan bahwa dengan biaya pilkada yang mahal, KPU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kontestasi politik tersebut, yakni dengan meningkatkan pelayanan yang adil dan maksimal untuk pemenuhan hak-hak pemilih.
"KPU berkomitmen akan melanjutkan dan meningkatkan apa-apa yang baik dan sudah dilakukan pada pemilu legislatif dan pilpres 2014. Agar pemilih dapat memakai hak-haknya untuk menggunakan memilih dengan bebas," pungkasnya.
Seperti diketahui, Pilkada 2015 putaran pertama akan berlangsung serentak di 269 daerah pada Desember mendatang. Dari 269 daerah, hanya 9 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat sebanyak 1.750.474 Daftar Pemilih Luar Negeri (DPLN).
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaPara peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Baca SelengkapnyaKetua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya