Merdeka.com - KPU meminta penjelasan Bawaslu terkait rekomendasi 12 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi peserta pemilu 2014. Komisioner KPU Sigit Pamungkas akan melihat apakah rekomendasi Bawaslu tersebut sesuai dengan UU No 8/2012 tentang pemilihan umum.

"Rekomendasi Bawaslu atas 12 parpol yang direkomendasikan difaktualkan. KPU akan berkomunikasi dengan Bawaslu. Untuk mendapatkan penjelasan kenapa 12 partai itu direkomendasikan difaktualkan," kata Sigit di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (6/11).

Sigit menambahkan, KPU sendiri akan melihat apakah rekomendasi itu benar menurut undang-undang. Karena menurut UU No8/2012, bila itu adalah sengketa pemilu, maka seharusnya Bawaslu mempertemukan pihak yang bersengketa.

"Nah, selama ini Bawaslu tidak mempertemukan pihak-pihak ini. Jadi KPU tidak pernah dipertemukan dengan 12 parpol yang melapor," tegas Sigit.

"Dalam undang-undang juga disebutkan Bawaslu bisa membuat alternatif rekomendasi, tapi apa yang dibuat Bawaslu bukan alternatif rekomendasi, tetapi sebuah rekomendasi tunggal. Itu kan sesuatu yang berbeda dengan undang-undang," tambahnya.

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan, KPU bakal melihat sejauh mana Bawaslu ambil keputusan sesuai dengan undang-undang. Dia mengaku Bawaslu memang meminta KPU untuk klarifikasi beberapa hal.

"Tapi menyangkut kasus 12 parpol ini Bawaslu tidak pernah pertemukan KPU dengan pihak pelapor. Harusnya sebelum putusan dikeluarkan, Bawaslu harus pertemukan dulu KPU dengan parpol. Kalau ada tuduhan KPU tidak transparan memberikan informasi, itu tidak benar. Karena KPU sudah berikan rapor ke parpol Jumat kemarin," tandasnya.