Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU minta segera dibuat payung hukum Pilkada serentak

KPU minta segera dibuat payung hukum Pilkada serentak Pilkada. www.antaranews.com

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mendukung usulan Pilkada serentak. KPU menilai, Pilkada serentak memiliki sejumlah keuntungan, karena itu, landasan hukum untuk menggelar Pilkada serentak ini harus segera dibuat.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai mengatakan bahwa Pilkada secara serentak dalam pelaksanaannya akan memindahkan kerja KPU. Sebab, pemilu secara serentak akan berlangsung lebih singkat dan ringkas dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang berlangsung selama beberapa kali.

"Pilkada serentak perlu direalisasikan, dimulai dengan membuat landasan hukumnya. Sebagai penyelenggara, KPU akan mengikuti aturan yang ada. Tapi berdasarkan suara hati, kami merasa Pilkada serentak lebih sederhana," kata Hadar Nafis dalam diskusi DPD dengan tema'Pemilu Nasional dan Lokal, Mungkinkah Serentak?', Jakarta, Jumat (28/9).

Pelaksanaan Pilkada serentak ini, lanjut Hadar, akan sama dengan pemilu secara nasional yang sudah dilakukan. Dengan begitu, pelaksanaan Pilkada secara serentak ini tidak memiliki beban kerja tambahan atau ekstra. Hadar mengusulkan ada dua tahap Pilkada serentak jika jadi diwujudkan nantinya.

Pertama, adalah pemilu serentak antara pemilihan Presiden, DPR dan DPD. "Selanjutnya adalah pemilihan kepala daerah dan DPRD," ungkap Hadar.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ini Jawaban KPU soal Intervensi Aparat Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024

Ini Jawaban KPU soal Intervensi Aparat Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024

Sebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara

Baca Selengkapnya
KPU Anggap Laporan Ganjar-Mahfud soal Nepotisme hingga Pembagian Bansos Dalam Gugatan Hasil Pilpres ke MK Salah Alamat

KPU Anggap Laporan Ganjar-Mahfud soal Nepotisme hingga Pembagian Bansos Dalam Gugatan Hasil Pilpres ke MK Salah Alamat

KPU mempertanyakan Ganjar-Mahfud mempersoalkan pengangkatan penjabat kepala daerah hingga pembagian bansos dan bukan tentang perselisihan hasil Pilpres.

Baca Selengkapnya
Ketua MK Batasi Kuasa Hukum dan Saksi di Ruang Sidang PHPU Pilpres 2024

Ketua MK Batasi Kuasa Hukum dan Saksi di Ruang Sidang PHPU Pilpres 2024

Hal ini berlaku untuk pihak pemohon, pihak terkait, KPU selaku termohon, maupun Bawaslu selaku pemberi keterangan

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya
Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran

Bawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran

DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut

Baca Selengkapnya