Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta bakal calon legislatif (bacaleg) DPD yang juga seorang pengurus partai politik untuk segera menyerahkan surat penguduran diri ke KPU. Menurut Arief, KPU akan menunggu surat pengunduran tersebut tidak melebihi saat tahapan daftar calon tetap (DCT) dilakukan.

"Dalam pandangan saya setidaknya sebelum DCT ditetapkan pada tanggal 20 September maka harus ada (surat pengunduran diri)," kata Arief, di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).

"Karena kan DCT itu sudah tak bisa berubah lagi. yang penting sebelum itu sudah ada surat pengunduran diri," sambungnya.

Permintaan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa anggota DPD tidak boleh lagi diisi pengurus partai politik. Putusan itu berlaku untuk pemilu tahun 2019 dan tahun-tahun setelahnya.

Pendaftaran untuk DPD pada pemilu 2019 sendiri telah dilakukan. Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui adanya bacaleg DPD yang berasal dari partai politik. Namun belum diketahui pastinya berapa jumlah bacaleg yang merupakan pengurus parpol. KPU pun akan mereview kembali data-data yang telah diserahkan.

"Ya ada. Karena sebelum ini kan kami mengabaikannya sebab engga ada larangan. Tapi karena ada ini, kita akan review kembali," kata Wahyu.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com