Merdeka.com - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengajukan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun untuk biaya operasional menggelar Pilkada serentak yang direncanakan dilaksanakan tahun ini.

Namun, pengajuan anggaran Rp 1,1 triliun itu dikritik oleh anggota Komisi II dari Partai Golkar Dadang S Muchtar. Menurutnya, anggaran tersebut terlalu besar dan dianggap pemborosan.

"Rp 1 triliun itu terlalu besar. Bisa buat apa itu. Itu foya-foya. Seharusnya 50 persen (dari Rp 1,1 triliun) saja bisa," kata Dadang saat menyampaikan pandangan fraksinya dalam RDP dengan KPU di Gedung DPR, Kamis (22/1).

Walaupun berasal dari Fraksi Partai Golkar, yang notabene bukan partai pendukung Presiden Joko Widodo. Dadang mencontohkan, pernyataan yang sering diucap Jokowi tentang pentingnya efisiensi dalam birokrasi.

"Pak Jokowi bilang efisiensi efisiensi. Kerja, Kerja, Kerja. Foya-foya anggaran segitu," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, selain mengajukan anggaran untuk menggelar Pilkada serentak. Husni juga menyampaikan saran dari KPU agar Kepala Daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2016 bersedia mengikuti Pilkada serentak di 2015.

"Kami telah membahas dan kemudian merumuskan alangkah baiknya antara daerah-daerah yang kepala daerahnya berakhir jabatan di 2015 dan 2016 untuk digabung di Pemilihan 2015," katanya.

Lebih lanjut, Husni berharap, seterusnya kepala daerah yang masa jabatannya habis di 2017 dan 2018 untuk bersedia meletakkan jabatannya dan bersedia menggelar Pilkada di tahun 2016.