Merdeka.com - Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok berkeras tak ingin mengambil cuti di masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Tak main-main Ahok mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengugat kewajiban cuti.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro masih menggodok Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang di dalamnya juga mengatur kampanye calon petahana.

"Kalau cuti kepala daerah terutama yang Pilkada, pengaturannya di KPU masih berlangsung," kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/8).

Juri menuturkan, PKPU yang lama mewajibkan calon petahana untuk cuti selama masa kampanye. Namun, peraturan tersebut bisa saja diubah tergantung hasil dari konsultasi yang dilakukan oleh KPU dengan DPR dan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

"Ya dia ambil cuti pada saat dia turun ke lapangan. Pada pengaturan kampanye untuk pilkada 2017, sekarang kan ada UU baru ya, UU 10 tahun 2016 dan bagaimana konsekuensi pengaturan dari hal tersebut, ya itu yang sadang kami susun," katanya.

Seperti diketahui, Ahok ogah cuti dengan alasan ingin fokus mengawasi pembahasan APBD DKI 2017 agar tak ada anggaran siluman yang dimasukkan baik dari DPRD maupun Kemendagri.