KPU Jateng hentikan persiapan Pilkada di 17 kabupaten/kota
Merdeka.com - Persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di 17 kabupaten/ kota di Jateng dihentikan sementara. Selain masih dalam tahapan tinjauan ulang terhadap ditetapkannya Pilkada lewat DPRD juga masalah penggunaan dana persiapan Pilkada turut menjadi alasan persiapan tersebut dihentikan.
"Penghentian sementara tersebut salah satunya masalah penggunaan anggaran yang sudah masuk dalam APBD 2014," tegas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Joko Purnomo saat dikonfirmasi wartawan di Kantor KPU Jateng Jalan Veteran, Kota Semarang, Jawa Tengah Rabu (1/10).
Joko menjelaskan beberapa kabupaten kota yang telah memiliki anggaran pilkada langsung terpaksa harus dihentikan pasca pilkada lewat DPRD menang dalam voting di DPR.
"Salah satu alasan dihentikan sementara karena ditahun anggaran ada 2014 ada beberapa kabupaten kota yang anggarannya sudah tersedia, agar tidak dibelanjakan dulu. Jangan sampai belanja, tapi hasil belanjanya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena pilkada melalui apa belum jelas," ungkapnya.
Joko membeberkan, jika nanti tetap dilaksanakan secara langsung, tidak menjadi persoalan meski persiapan harus diundur. Efektifnya, persiapan masih bisa dilaksanakan pada November 2015 dengan Kota Pekalongan dan Kota Semarang yang lebih dulu melakukan persiapan sesuai dengan akhir masa jabatan.
"Meski mundur tidak masalah, karena jauh-jauh hari sebelumnya ada tahapan yang sudah dilaksanakan. Dan tahapan juga belum ada yang terlewatkan, karena pemungutan suara baru bisa dilaksanakan pada 2015. Tahapan penyelenggara yang cepat di bulan November. Jadi masih ada waktu untuk menyiapkan," bebernya.
Berbagai pertanyaan dari masyarakat tentang posisi KPU terhadap pilkada dilakukan lewat DPR, sikapnya adalah pada posisi tidak mendukung atau menolak. "Tapi melakukan tugas, karena KPU pelaksana undang-undang," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPKB membuka diri kepada siapa saja dari berbagai lapisan untuk mendaftar.
Baca SelengkapnyaKPU mempertanyakan Ganjar-Mahfud mempersoalkan pengangkatan penjabat kepala daerah hingga pembagian bansos dan bukan tentang perselisihan hasil Pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaPotensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKPU daerah sudah mulai membuka pendaftaran bagi para calon yang akan berkontestasi.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaDua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaPKB tidak harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon kepala daerah pada sebelas kabupaten/kota itu.
Baca Selengkapnya