KPU ingatkan calon kepala daerah main politik uang dapat dipenjara

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan larangan partai politik menerima imbalan dalam bentuk apa saja dari calon kandidat kepala daerah. Dalam Peraturan KPU, tindakan ini masuk dalam kejahatan.

"Parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay pada sosialisasi Peraturan KPU terkait pemilihan kepala daerah di gedung KPU, Jakarta, Jumat (29/5).

Menurutnya, apabila partai politik terbukti menerima atau memberi imbalan dalam proses pencalonan akan diancam pidana penjara paling singkat selama lima tahun atau lebih.

Sanksi yang diberikan juga melarang partai mengajukan pasangan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Ada pula sanksi pembatalan sebagai pasangan calon peserta pemilu.

Sementara, Komisioner KPU, Sigit Pamungkas meminta masyarakat berpartisipasi dan melaporkan jika terjadi kecurangan dalam pemilu. Masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu selaku pengawas pemilu.

"Itu bisa saja dilaporkan kepada KPK dan Bawaslu. Tapi saya sarankan ke Bawaslu, agar langsung bisa ditindak," kata Sigit.

Diketahui, larangan dan sanksi dalam pemilu daerah tertuang secara lengkap pada Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2015.