Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU DKI akan libatkan warga lakukan verifikasi faktual

KPU DKI akan libatkan warga lakukan verifikasi faktual kpu dki. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan merekrut warga untuk membantu proses verifikasi faktual jika jumlah panitia pemungutan suara (PPS) tidak cukup. Metode verifikasi dukungan calon independen yang digunakan sama seperti PPS, yakni metode sensus dengan datang ke rumah-rumah warga.

"Pada dasarnya yg melakukan adalah PPS tapi kalau kemudian mereka tidak cukup, ya warga disekitarnya," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno di Balai kota, Jakarta, Rabu (15/6).

Dia mengatakan, dengan bantuan warga tugas KPU untuk memverifikasi seluruh KTP dukungan yang masuk akan jauh lebih mudah. Sebab, warga lebih mengetahui alamat tetangga mereka sehingga verifikasi lebih efektif dan efisien.

"Kan juga memastikan, kalau warga sekitar kan tahu, oh ini rumahnya, tapi kalau dari luar daerah kan enggak tahu," jelasnya.

Tetapi, KPU tidak sembarangan dalam merekrut warga. Sumarno menegaskan warga yang direkrut sebagai verifikator adalah mereka yang bukan bagian dari tim sukses bakal calon gubernur atau anggota dari partai politik.

"Tapi nanti ada aturannya, panduannya. Misanya yang direkrut, verifikator itu tentu bukan orang yang tim sukses calon yang lain, bukan porter dari anggota partai dan sebagainya gitu. Ini yang menekankan pada netralitas calon," tegasnya.

Sebagai informasi, penyerahan dukungan calon perseorangan akan dilakukan pada tanggal 3 sampai 7 Agustus 2016. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi administrasi sampai tanggal 12 Agustus 2016. Sementara, verifikasi faktual akan memakan waktu sekitar 14 hari dimulai pada tanggal 21 Agustus sampai 3 September 2016.

(mdk/tyo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU dan Bawaslu Kunci Masyarakat Bisa Menerima Hasil Pemilu 2024

KPU dan Bawaslu Kunci Masyarakat Bisa Menerima Hasil Pemilu 2024

Masyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Bicara Pengusutan Dugaan Kebocoran Data Pemilih: Pasti Ada Penindakan Hukum

Ketua KPU Bicara Pengusutan Dugaan Kebocoran Data Pemilih: Pasti Ada Penindakan Hukum

KPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.

Baca Selengkapnya
Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

Baca Selengkapnya
Jaringan Gusdurian: Pelanggaran Etika KPU Tidak Boleh Terulang

Jaringan Gusdurian: Pelanggaran Etika KPU Tidak Boleh Terulang

Pelanggaran etika sebagaimana telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU tidak boleh terulang

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya