Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi nasional Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Senin, (4/11) besok. Namun, karena sampai dengan hari ini terlihat belum mampu memperbaiki daftar pemilih yang bermasalah, KPU diminta untuk menundanya kembali.

"Sigma meminta kepada KPU untuk kembali menunda jadwal penetapan DPT," ujar Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin kepada wartawan, Jakarta, Minggu (3/11).

Penundaan, lanjut Said, dimaksudkan supaya KPU bisa terus melakukan perbaikan agar DPT yang dihasilkan nantinya benar-benar akurat.

"Sepanjang penundaan tidak berdampak pada terganggunya persiapan logistik Pemilu, apa alasannya DPT harus buru-buru ditetapkan?" tegas dia.

Namun demikian, Said menambahkan, penundaan bukan berarti tanpa batasan waktu. KPU, Bawaslu, peserta Pemilu, dan perwakilan pemilih perlu menyepakati bersama batas waktunya agar ada kepastian hukum.

"Dalam masa penundaan itu nantinya setiap pihak diharapkan bisa memberikan temuan data pemilih yang masih bermasalah kepada KPU. Tidak boleh lagi hanya asal ngomong tanpa disertai data," jelas Said.

Nah, masa penundaan itu, menurut Said, nantinya sekaligus menjadi kesempatan terakhir bagi parpol untuk memperjuangkan hak memilih kepada konstituennya. Parpol harus membuang jauh-jauh pikiran untuk memanfaatkan karut-marut DPT sebagai senjata untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu di MK, misalnya.

"Sebab, merujuk pendapat hukum 9 Hakim Konstitusi yang tertuang melalui Putusan PHPU No.108-109 tahun 2009, keberatan terkait DPT adalah materi keberatan yang harus ditolak (void) atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima," terang Said.

"Soal pemilih ganda, misalnya, tidak ada kaitannya dengan parpol atau caleg mana yang akan diuntungkan. Tidak dengan sendirinya seseorang yang terdaftar lebih dari 1 kali dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Karena di TPS ada pengawasan yang melibatkan banyak unsur, mulai dari pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, masyarakat, serta perwakilan parpol yang menjadi saksi," tandasnya.