Merdeka.com - Ketua KPU RI Arief Budiman dan jajaran Bawaslu selesai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Rabu (2/1) malam. Arief menegaskan kabar tersebut tidak benar alias hoaks.

"Kami memastikan tidak bahwa ada 7 kontainer berisi masing-masing 10 juta surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor 01. Tidak benar juga ada TNI AL yang menemukan itu. Tidak benar juga KPU menyita satu kontainer yang sudah terbuka tersebut. Semua berita itu bohong," jelas Arief di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Arief mengatakan akan memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Dia mengaku sudah meminta pihak polisi untuk melakukan pengusutan atas penyebaran informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.

"Kami sudah meminta polisi untuk mencari perekam suara yang mengabarkan itu, termasuk orang yang menulis dan memuat tentang berita bohong ini. Orang jahat yang mencoba mengganggu pemilu akan ditangkap. Kami minta pelakunya segera ditangkap," tegas dia.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman bersama dengan rombongan mengecek informasi terkait dengan informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Rabu (2/1) malam.

"Kami datang ke sini untuk mengecek secara langsung informasi itu. Saya datang bersama dengan KPU DKI Jakarta dan Jakarta Utara," kata Arief Budiman setibanya di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok.

Menurut dia, informasi yang didapat saat ini sedang dibuktikan meski belum melihat secara langsung surat suara yang dikabarkan sudah tercoblos. Untuk itu, pihaknya bergerak cepat.

"Kenapa kami ke sini (Bea Cukai)? Karena semua data kontainer yang masuk dari luar negeri, termasuk dari Cina akan terdata di sini. Tunggu dahulu untuk informasi selanjutnya," kata Arief Budiman.

Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur ini mengatakan bahwa pihaknya melibatkan Bawaslu ketika mengecek kebenaran informasi surat suara yang sudah tercoblos.