Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan tidak memberikan keistimewaan kepada Partai Demokrat soal daftar caleg sementara (DCS). Dalam hal itu, KPU tetap mewajibkan DCS ditandatangani oleh ketua umum (ketum)

"Jawabannya sesuai undang-undang. Enggak ada dispensasi buat Demokrat, pengaturan itu untuk semua pihak dan diberlakukan setara," tegas Husni di kantornya, Jakarta, Senin (11/3).

Husni menambahkan Demokrat harus memiliki ketum yang sudah diatur dalam AD/ART, rujukan Undang-undang Parpol, dan diakui. Nantinya diatur apakah mereka menyebutnya ketum atau presiden atau nama lain.

"Yang penting kapasitasnya sebagai ketum. Jadi, kalau sudah diselesaikan di internal partai, lalu diselesaikan di Kemenkum HAM," katanya.

Seperti diketahui, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah penunjukan Pelaksana tugas sementara (Plt) ketua umum partai Demokrat sebuah kebijakan yang melanggar AD/ART partai.

Amir mengatakan, penunjukan Plt sudah diatur dalam AD/ART Partai Demokrat, sehingga bukan menjadi masalah jika nantinya Demokrat menunjuk ketua umum sementara untuk menandatangani Daftar Caleg Sementara (DCS) yang ditutup pada tanggal 9 April 2013.

"Ada di dalam AD/ART kok. Tetapi tidak usah terlalu risau lah kalian itu. Waktu masih panjang. Ada yang mengatakan sebentar, tapi kami tahu apa yang kami kerjakan," kata Amir sebelum menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/3).