KPU Bali tak temukan kecurangan seperti laporan kubu Prabowo

Merdeka.com - Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiyasa Raka Sandi memaparkan beberapa laporan yang muncul pada saat rekapitulasi suara pilpres di tingkat provinsi. Rata-rata keberatan kubu Prabowo baru muncul di tingkat provinsi.

Permasalahan pertama terdapat di TPS 2 dan 3 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Di kedua TPS tersebut jumlah suara tidak sah masing-masing mencapai 59 dan 33, dan suara untuk pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, 0.

"Keberatan saksi Prabowo-Hatta saat kita pleno di provinsi, tapi tidak pernah muncul ketika rekap di desa, di C1 tidak muncul, di desa tidak muncul, kemudian di kecamatan tidak muncul, di kabupaten tidak muncul, baru muncul di provinsi. Keberatan saksinya baru muncul di provinsi. Ada saksinya, I Nyoman Andita, dia tanda tangan, dari hasilnya tanda tangan," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/7).

Laporan berikutnya datang dari daerah Buleleng dimana disinyalir ada pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Di Buleleng pengerahan PNS, tidak terbukti karena memang tidak ada laporan, tidak ada keberatan juga dari saksi. Semua ini muncul di provinsi," imbuhnya.

Persoalan lain adalah adanya dugaan KPPS memasukkan surat suara lebih dari 1 di Kabupaten Jembrana. "Begitu dibuka, dihitung ulang ternyata jumlah yang daftar, yang hadir dengan surat suara, balance. Jadi tidak ada bukti KPPS memasukkan lebih dari 1 (surat suara)," jelasnya.

KPU Bali juga sudah mengklarifikasi adanya dugaan C1 kosong yang sudah ditandatangani, di Gianyar, juga laporan dugaan adanya intimidasi di Tabanan yang ternyata tidak terbukti.

"Proses sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Saya hadir langsung pada saat penghitungan di tingkat PPS," tuturnya.

Anggota Bawaslu Bali Widi Ardhana menambahkan bahwa semua saksi sudah menandatangani laporan-laporan tersebut. "Kemudian ada laporan pengerahan masif terstruktur, itu juga di Singaraja itu sudah sempat diklarifikasi dan itu tidak terbukti, tidak ada. Terhadap KPPS yang memasukkan surat suara lebih dari satu dari hasil klarifikasi pun tidak terbukti, makanya bisa rekomendasikan untuk bisa dihitung pada saat itu. Udah selesai semua," tutupnya.