Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU akan Gantikan Penyelenggara yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

KPU akan Gantikan Penyelenggara yang Terkonfirmasi Positif Covid-19 Launching Pemilihan Serentak tahun 2020. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan, jika pada proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Serentak terdapat petugas yang terpapar positif Covid-19, akan diganti.

Ketua KPU RI, Arief Budiman menjelaskan keputusan tersebut sebagai upaya meminimalisir resiko penyebaran Covid-19. Namun apabila baru dinyatakan reaktif virus corona, pihaknya akan menyuruh untuk isolasi mandiri.

"Bila ada yang reaktif akan kita suruh untuk isolasi mandiri serta areanya akan disterilisasi desinfektan dan orang-orang sekitarnya akan dilakukan test," ujar Arief saat diskusi virtual Rumah Pemilu, Jumat (10/7).

Sementara itu, dia mengungkapkan bila proses pergantian pada penyelenggara turut mempertimbangkan kemampuan anggota yang masih tersisa, supaya tetap efektif dalam menjalankan tugas seluruh tahapan Pilkada 2020 nanti.

"Jadi tidak langsung kita gantikan tetapi dilaksanakan oleh penyelenggara yang masih bisa menjalankan tugasnya. Semisal PPS dari tiga anggota ada yang positif satu, maka tugas akan tetap dijalankan oleh dua anggota lainnya sampai anggota dinyatakan sembuh. Namun bila tidak bisa kita siapkan penggantinya," jelasnya.

Lalu, apabila seluruh anggota penyelenggara dinyatakan positif maka proses tahapan akan diambil alih oleh petugas pada tingkat atasnya, salama proses pergantian anggota berjalan.

"Sudah ada jadi standar operasional prosedur (SOP)nya sudah ada untuk seluruh jajaran penyelenggara melalui surat edaran atau juknis. Mulai dari persoalan anggaran sampai penerapan protokol kesehatan secara ketat," sebutnya.

Lebih jauh, keputusan isolasi mandiri, pergantian, maupun ambil alih sementara akan tetap diberlakukan secara menyeluruh di semua tingkatan penyelenggara Pilkada 2020, khususnya pada struktur KPU.

"Jadi kata kuncinya itu apakah tugas-tugas itu masih bisa diselenggarakan oleh petugas yang masih ada? Kalau tidak bisa, maka ada proses pergantian. Namun semisal, bisa diselenggarakan oleh para penyelenggara pemilu yang masih tersisa. Maka itu masih bisa dijalankan," jelasnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi

Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi

Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Luar Negeri Selesai Besok

Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
KPU dan Bawaslu Diminta Cepat Antisipasi Kerawanan Pemilu

KPU dan Bawaslu Diminta Cepat Antisipasi Kerawanan Pemilu

Situasi terakhir menunjukkan kondisi yang mulai mengkhawatirkan.

Baca Selengkapnya
Covid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun

Covid-19 Naik Lagi, Menkes Minta Masyarakat Pakai Masker Selama Libur Akhir Tahun

Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya