Merdeka.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi SP mengakui ada segelintir dari 43 nama calon menteri kabinet Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla dianggap bermasalah atau berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi, dia mengatakan bukan tidak mungkin sosok pejabat lain dikategorikan bersih tak bakal berurusan dengan KPK di kemudian hari.

"Tidak ada jaminan seratus persen juga apabila dari nama-nama itu yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK, kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Kami juga tak pernah menjamin itu," kata Johan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/10).

Menurut Johan, pimpinan KPK sudah menyampaikan hal itu langsung kepada Jokowi dalam pertemuan tertutup Minggu pekan lalu. Dia mengatakan, saat itu Wakil Ketua KPK Zulkarnain menjelaskan di depan Jokowi ihwal rekam jejak para calon menterinya.

"Memang ada dari nama-nama itu yang kemudian diberi catatan-catatan khusus oleh pimpinan KPK. Yang pasti adalah Pak Jokowi memperoleh informasi awal berkaitan dengan kandidat-kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di KPK," ujar Johan.

Meski begitu, Johan mengatakan KPK cuma sebatas menyampaikan informasi dan tidak melakukan seleksi calon abdi negara itu. Sebab menurut dia keputusan terakhir tetap berada di tangan Jokowi.

"KPK tidak pada posisi memberi rekomendasi. Jangan pilih ini atau pilihlah yang itu. Tidak ada kata-kata itu," sambung Johan.

Namun sayang, saat didesak memaparkan jumlah calon menteri bermasalah itu, Johan enggan mengungkapnya. Dia mengaku tidak tahu lantaran pertemuan kemarin tidak melibatkan pejabat struktural KPK.

"Saya tidak tahu ada berapa nama yang masuk kategori merah," sambung Johan.