Merdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia mengimbau siaran televisi berbayar (TV kabel) agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan kampanye politik.

Komisioner KPI Danang Sangga Buwana dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (22/11), mensinyalir TV kabel kerap disalahgunakan sebagai medium kampanye untuk pihak-pihak tertentu di beberapa daerah.

"Ada sejumlah program siaran yang sengaja dibuat untuk kepentingan kampanye yang luput dari pemantauan kami. Ini terjadi karena pengelola TV kabel masih belum memahami aturan penyiaran," kata Danang.

Dia menambahkan, KPI akan terus bekerja sama untuk membina para pemilik TV kabel di daerah agar tidak menyalahgunakan lembaganya untuk kepentingan kampanye pihak-pihak tertentu.

Terkait program siaran yang dijadikan alat kampanye ini, tambah Danang, merujuk pada aturan standar program siaran Pasal 71 ayat 4, bahwa program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilu dan atau? pemilu kepala daerah, kecuali dalam bentuk iklan.

Persoalannya, kata Danang, selain iklan, maka masih banyak program berita yang terindikasi bias kepentingan kelompok politik tertentu, namun kerap dibungkus dengan alasan jurnalistik.

"Karena itu, agar tidak terjadi bias kepentingan kelompok politik tertentu, berita juga diharuskan berimbang dan proporsional," kata mantan wartawan itu.

Soal pro kontra iklan kampanye, Danang menggarisbawahi unsur kampanye meliputi visi misi, suara-gambar dan ajakan sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan KPU.